SEJARAH

JANGAN MINDER DI HADAPAN BARAT!

Kekayaan Negara-Negara Barat dan Sejarah Penjajahan Berdarah: Saatnya Indonesia Kembali Menjalankan Ekonomi Berdikari Bung Karno

MADA NOVA
20 mnt baca81 dibaca
Penulis: Mada Nova (Alumni GMNI dan Aktivis Sosial)
Penulis: Mada Nova (Alumni GMNI dan Aktivis Sosial)

Penulis: Mada Nova (Alumni GMNI dan Aktivis Sosial)

Pendahuluan: Jangan Melihat Kemakmuran Barat Tanpa Membaca Sejarahnya

Ada sebuah kekeliruan besar dalam cara sebagian masyarakat memandang kemajuan negara-negara Barat. Kita sering melihat Eropa dan Amerika sebagai simbol keberhasilan ekonomi, pusat kemajuan teknologi, kekuatan industri, serta kiblat peradaban modern. Kita melihat gedung-gedung pencakar langit, universitas ternama, perusahaan multinasional, sistem keuangan yang besar, dan tingkat kemakmuran masyarakatnya.

Kemudian, tanpa disadari, kita membandingkan keadaan tersebut dengan Indonesia. Kita merasa tertinggal, merasa kurang pintar, merasa belum mampu, bahkan terkadang menganggap bahwa untuk menjadi negara maju, Indonesia harus mengikuti seluruh jalan pembangunan yang ditempuh Barat.

Padahal, ada satu pertanyaan sejarah yang jarang diajukan secara serius: dari mana sesungguhnya sebagian kekayaan negara-negara Barat berasal?

Apakah seluruh kekayaan tersebut dibangun hanya dari kecerdasan, kerja keras, inovasi, dan perdagangan yang berlangsung secara adil? Ataukah ada sejarah panjang penguasaan wilayah, perampasan sumber daya, perdagangan manusia, kerja paksa, monopoli perdagangan, dan eksploitasi bangsa-bangsa lain di balik akumulasi kekayaan tersebut?

Sejarah memberikan jawaban yang tidak sederhana, tetapi sangat penting untuk dipahami.

Kemajuan Eropa memang memiliki kontribusi besar dari ilmu pengetahuan, revolusi teknologi, perkembangan institusi, perdagangan, dan produktivitas masyarakatnya. Namun, sejarah ekonomi dunia juga memperlihatkan bahwa kolonialisme memberikan kontribusi material yang sangat besar bagi akumulasi modal sejumlah negara Eropa.

Kekayaan itu tidak muncul dalam ruang kosong. Sebagian dibangun melalui penderitaan masyarakat Asia, Afrika, Amerika Latin, dan kawasan-kawasan lain yang selama berabad-abad menjadi wilayah eksploitasi kolonial.

Karena itu, ketika kita berbicara mengenai kemajuan Barat, kita tidak boleh hanya melihat hasil akhirnya. Kita harus membuka kembali sejarah proses pembentukannya.

Sebab ada perbedaan besar antara bangsa yang membangun kemakmuran melalui pengembangan kemampuan produksinya sendiri dengan bangsa yang sebagian akumulasi kekayaannya dibangun melalui penguasaan dan pengambilan kekayaan bangsa lain.

Indonesia tidak perlu minder. Kita perlu memahami sejarah, mengerti struktur ekonomi dunia, dan membangun keberanian untuk menentukan jalan pembangunan sendiri.


I. Kolonialisme: Ketika Kekayaan Bangsa Lain Menjadi Modal Kemakmuran Eropa

Sejak abad ke-15, negara-negara Eropa mulai memperluas ekspedisi maritim dan perdagangan lintas benua. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan kemudian Prancis membangun jaringan kekuasaan yang menghubungkan Eropa dengan Asia, Afrika, dan Amerika.

Pada awalnya, ekspedisi tersebut sering dibenarkan melalui alasan perdagangan, penyebaran agama, dan penjelajahan dunia. Namun, dalam praktiknya, ekspansi tersebut berkembang menjadi penguasaan wilayah, perebutan jalur perdagangan, pembentukan monopoli, perbudakan, dan eksploitasi sumber daya.

Kolonialisme bukan sekadar aktivitas perdagangan antarbangsa. Dalam banyak kasus, kolonialisme merupakan sistem kekuasaan yang memungkinkan negara penjajah menentukan apa yang diproduksi, bagaimana tenaga kerja digunakan, ke mana hasil produksi dikirim, dan siapa yang menikmati keuntungan.

Sistem tersebut memberikan keuntungan struktural kepada negara penjajah karena mereka mengendalikan kebijakan politik, hukum, perdagangan, dan kekuatan militer di wilayah jajahan.

Dengan demikian, sebagian kemakmuran negara-negara kolonial tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan hubungan ekonomi yang mereka bangun.

II. Indonesia: Tanah Jajahan yang Pernah Membiayai Kemakmuran Belanda

Indonesia memiliki bukti sejarah yang sangat jelas mengenai bagaimana kekayaan wilayah jajahan digunakan untuk menopang perekonomian negara penjajah.

Salah satu contohnya adalah Sistem Tanam Paksa atau Cultuurstelsel yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830.

Sistem ini berlangsung sejak awal 1830-an hingga 1870-an. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat desa di Jawa diwajibkan menyediakan sebagian tanah dan tenaga untuk memproduksi tanaman ekspor bagi pemerintah kolonial.

Komoditas yang dihasilkan antara lain:

  • Kopi.

  • Gula.

  • Nila.

  • Berbagai tanaman ekspor lainnya.

Secara administratif, terdapat ketentuan mengenai kewajiban penyerahan tanah dan hasil produksi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem ini sering disertai penyimpangan, tekanan aparat, pengerahan tenaga berlebihan, serta kewajiban tambahan yang membebani masyarakat.

Rakyat bekerja di tanah sendiri, tetapi hasil produksinya dikendalikan oleh kepentingan pemerintah kolonial.

Mari kita lihat datanya.

Penelitian Melissa Dell dan Benjamin Olken yang diterbitkan dalam The Review of Economic Studies pada 2020 mencatat bahwa pada masa puncaknya, Sistem Tanam Paksa memberikan lebih dari sepertiga penerimaan pemerintah Belanda dan setara sekitar 4 persen Produk Domestik Bruto Belanda.

Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya hasil eksploitasi ekonomi Jawa bagi keuangan negara Belanda pada masa itu.

Penelitian dalam The Journal of Economic History juga mengungkapkan bahwa pada puncak sistem tersebut, sekitar 1850-an, transfer bersih dari Hindia Belanda ke Belanda mencapai hampir 4 persen PDB Belanda per tahun dan lebih dari 50 persen penerimaan pemerintah Belanda menurut estimasi yang dikutip penelitian tersebut.

Lebih jauh lagi, penelitian mengenai struktur rumah tangga dan penggunaan lahan di Jawa menunjukkan bahwa:

  • Pada 1836, sekitar 67,1 persen rumah tangga di Jawa terlibat dalam produksi tanaman wajib.

  • Pada 1840, angkanya mencapai sekitar 73,3 persen.

  • Pada 1845, sekitar 69,5 persen rumah tangga masih terlibat.

  • Pada 1850, sekitar 63 persen rumah tangga terlibat.

  • Pada 1840, sekitar 26,2 persen seluruh lahan pertanian yang dapat diolah di Jawa digunakan untuk tanaman wajib.

Bayangkan: lebih dari dua pertiga rumah tangga Jawa pada beberapa periode harus terlibat dalam sistem produksi yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi kolonial.

Sementara pemerintah Belanda memperoleh penerimaan besar, masyarakat Jawa harus menanggung tekanan terhadap tanah, tenaga kerja, dan kehidupan ekonominya.

Inilah salah satu contoh konkret bahwa kemakmuran negara penjajah tidak dapat dibaca terpisah dari sejarah pengambilan surplus ekonomi wilayah jajahan.

Sumber penelitian:
Melissa Dell dan Benjamin A. Olken, The Development Effects of the Extractive Colonial Economy: The Dutch Cultivation System in Java, 2020.

Jan Luiten van Zanden dan Arthur van Riel, The Strictures of Inheritance: The Dutch Economy in the Nineteenth Century, 2004.

III. Inggris dan Perdagangan Budak: Kemakmuran yang Berkaitan dengan Penderitaan Jutaan Manusia

Kita juga harus melihat sejarah Inggris.

Pada masa ekspansi kolonialnya, Inggris membangun jaringan perdagangan global yang sangat luas. Salah satu bagian penting dari jaringan tersebut adalah perdagangan budak Atlantik dan sistem perkebunan di Amerika serta Karibia.

Jutaan orang Afrika ditangkap, diperdagangkan, dipindahkan secara paksa melintasi Samudra Atlantik, kemudian dipaksa bekerja di perkebunan gula, tembakau, kopi, dan kapas.

Mereka bukan pekerja yang mendapatkan upah secara layak. Mereka diperlakukan sebagai properti, kehilangan kebebasan, mengalami kekerasan, dan dipisahkan dari keluarga serta lingkungan sosialnya.

Perkebunan-perkebunan tersebut menghasilkan komoditas yang menjadi bagian penting perdagangan internasional.

Gula yang dikonsumsi masyarakat Eropa, kapas yang digunakan industri tekstil, serta berbagai produk perkebunan lainnya memiliki keterkaitan dengan sistem tenaga kerja paksa tersebut.

Ada penelitian menarik dalam Journal of Global History tahun 2018 yang mengukur nilai tambah perdagangan budak dan kompleks perkebunan budak bagi perekonomian Inggris abad ke-18.

Penelitian tersebut memperkirakan bahwa hubungan perdagangan budak dan kompleks perkebunan Amerika yang terkait dengan Inggris berkembang hingga mencapai besaran setara sekitar 11 persen perekonomian Inggris pada awal abad ke-19.

Angka 11 persen ini harus dibaca secara tepat: yang dihitung adalah nilai tambah dari keseluruhan kompleks perdagangan dan perkebunan yang terkait dengan perbudakan, bukan berarti 11 persen seluruh kekayaan Inggris berasal secara langsung dari perdagangan manusia.

Namun, temuan tersebut tetap memperlihatkan betapa pentingnya sistem perbudakan dalam jaringan ekonomi Inggris pada periode tersebut.

Kita harus mengingat satu kenyataan sejarah: ada manusia yang membangun kekayaan melalui perdagangan, ada pula manusia yang dipaksa menjadi komoditas dalam perdagangan itu sendiri.

Perbedaan posisi inilah yang memperlihatkan wajah gelap dari akumulasi kekayaan kolonial.

IV. India: Ketika Negeri Kaya Menjadi Sumber Akumulasi Kekayaan Inggris

India juga merupakan salah satu contoh paling penting dalam sejarah kolonialisme ekonomi.

Sebelum dominasi Inggris, India memiliki pusat-pusat perdagangan, industri tekstil, kerajinan, pertanian, serta jaringan ekonomi yang berkembang luas.

Kain-kain India dikenal dalam perdagangan internasional. Produk tekstil dari Bengal dan berbagai kawasan India memiliki pasar yang luas.

Namun, ketika British East India Company mulai memperluas kekuasaannya, hubungan perdagangan perlahan berubah menjadi hubungan dominasi politik dan ekonomi.

Setelah Pertempuran Plassey pada 1757, pengaruh perusahaan dagang Inggris semakin kuat di Bengal. Pada 1765, perusahaan memperoleh hak untuk memungut pendapatan di Bengal, Bihar, dan Orissa.

Dengan kekuasaan tersebut, perusahaan tidak lagi hanya bertindak sebagai pedagang. Ia juga menjadi penguasa yang memiliki kemampuan memungut pajak, mengendalikan administrasi, dan menentukan kebijakan ekonomi wilayah yang dikuasainya.

Inilah perubahan mendasar: perusahaan dagang berubah menjadi kekuatan politik yang menguasai sumber pendapatan masyarakat.

Penelitian Pilar Nogues-Marco pada 2020 berjudul Measuring Colonial Extraction: The East India Company's Rule and the Drain of Wealth (1757–1858) mengkaji tiga jalur pengambilan kekayaan dari India:

  1. Pajak tanah yang membebani penduduk.

  2. Pengeluaran untuk tentara imperium dan administrasi kolonial yang tidak sepenuhnya memberikan manfaat produktif bagi masyarakat India.

  3. Ekspor komoditas India ke Inggris yang pembayarannya tidak kembali secara seimbang kepada perekonomian India.

Penelitian tersebut menemukan bukti empiris yang mendukung adanya pengurasan kekayaan dari India selama kekuasaan East India Company.

Sementara itu, penelitian mengenai deindustrialisasi India memperlihatkan adanya penurunan peran sejumlah industri tradisional, khususnya tekstil, dalam menghadapi perubahan struktur perdagangan dan persaingan manufaktur Inggris.

Dampaknya tidak seragam di seluruh India dan masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan ekonomi. Namun, kebijakan kolonial dan perubahan perdagangan internasional jelas menjadi bagian penting dalam memahami transformasi ekonomi India.

Kita bisa mengambil pelajaran penting dari kasus India.

Sebuah bangsa dapat memiliki sumber daya, tradisi industri, tenaga kerja, dan jaringan perdagangan yang kuat. Namun, ketika kendali politik dan kebijakan ekonominya berada di tangan kekuatan asing, kemampuan ekonomi bangsa tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi kepentingan pihak yang menguasainya.

V. Afrika: Kekayaan Alam, Karet, Mineral, dan Darah Rakyat Kongo

Sejarah kolonialisme di Afrika memperlihatkan bentuk eksploitasi yang sangat brutal.

Salah satu contoh paling terkenal adalah Congo Free State yang berada di bawah kekuasaan pribadi Raja Leopold II dari Belgia sejak 1885 hingga 1908.

Kawasan Kongo memiliki kekayaan alam yang sangat besar, termasuk karet yang permintaannya meningkat pesat seiring berkembangnya industri dunia.

Pada akhir abad ke-19, kebutuhan karet meningkat karena perkembangan industri ban, kendaraan, kabel, dan berbagai kebutuhan industri lainnya.

Leopold II menjadikan pengumpulan karet sebagai sumber keuntungan yang sangat besar.

Masyarakat lokal dipaksa memenuhi kuota produksi. Aparat kolonial dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi menggunakan kekerasan untuk memaksa penduduk mengumpulkan karet.

Penolakan terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada penyiksaan, penyanderaan, pembunuhan, dan penghancuran kehidupan masyarakat.

Penelitian Julia Seibert dalam Oxford Research Encyclopedia of African History tahun 2024 menjelaskan bahwa rezim kerja paksa di kawasan Kongo pada periode 1890–1904 sangat terkait dengan eksploitasi tenaga manusia dalam ledakan perdagangan karet.

Kritik internasional terhadap kekejaman di Kongo kemudian mendorong Belgia mengambil alih wilayah tersebut dari pemerintahan pribadi Leopold II pada 1908.

Kasus Kongo memperlihatkan bahwa dalam sejarah kolonialisme, kekayaan alam suatu bangsa dapat berubah menjadi sumber keuntungan pihak lain ketika rakyatnya kehilangan kendali atas tanah, hasil produksi, dan kehidupannya sendiri.

VI. Revolusi Industri dan Hubungannya dengan Ekonomi Kolonial

Revolusi Industri di Eropa merupakan salah satu perubahan terbesar dalam sejarah umat manusia.

Inggris menjadi salah satu pusat awal revolusi tersebut pada abad ke-18 dan ke-19.

Penemuan mesin uap, perkembangan industri tekstil, pertumbuhan pabrik, kemajuan transportasi, serta peningkatan produktivitas mengubah struktur ekonomi dunia.

Namun, revolusi industri juga membutuhkan bahan baku, pasar, tenaga kerja, modal, dan jaringan perdagangan yang luas.

Di sinilah hubungan kolonialisme dan industrialisasi menjadi penting.

Industri tekstil membutuhkan kapas. Industri gula dan makanan membutuhkan bahan baku perkebunan. Industri karet membutuhkan pasokan karet. Perdagangan internasional membutuhkan pelabuhan, kapal, dan jaringan keuangan.

Wilayah jajahan menjadi sumber bahan mentah dan pasar bagi barang-barang hasil industri negara penjajah.

Hubungan tersebut menciptakan pembagian kerja internasional yang timpang: wilayah jajahan banyak diarahkan menjadi pemasok komoditas primer, sedangkan pusat-pusat industri di Eropa mengembangkan pengolahan dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

Kita tidak boleh menyederhanakan sejarah dengan mengatakan bahwa Revolusi Industri semata-mata lahir dari kolonialisme. Kemajuan ilmu pengetahuan, penemuan teknologi, investasi, institusi, dan perubahan sosial di Eropa juga merupakan faktor utama.

Tetapi kita juga tidak boleh menghapus peran jaringan kolonial dalam menyediakan bahan baku, pasar, keuntungan perdagangan, dan akumulasi modal bagi sejumlah pusat industri Eropa.

Dengan kata lain, sejarah kapitalisme modern tidak bisa dipahami secara utuh tanpa membaca sejarah kolonialisme.


VII. Apa Pelajaran Sejarah Itu bagi Indonesia?

Dari berbagai contoh tersebut, ada satu pelajaran mendasar: kekayaan alam tidak otomatis membuat sebuah bangsa sejahtera.

Bangsa yang memiliki sumber daya melimpah belum tentu menjadi bangsa yang mengendalikan perekonomiannya sendiri.

Sebab persoalan ekonomi bukan hanya mengenai siapa yang memiliki tanah, hutan, tambang, laut, dan hasil pertanian. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang menguasai produksi, teknologi, modal, distribusi, perdagangan, dan nilai tambah.

Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang sangat panjang sebagai wilayah penghasil komoditas penting dunia.

Sejak masa kolonial, wilayah Nusantara menghasilkan rempah-rempah, kopi, gula, teh, karet, minyak bumi, dan berbagai komoditas lainnya.

Namun, menjadi penghasil komoditas tidak otomatis berarti menjadi pengendali industri.

Sampai sekarang, pertanyaan mendasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia tetap relevan:

  • Seberapa besar bahan mentah kita diolah menjadi barang bernilai tambah di dalam negeri?

  • Seberapa kuat industri nasional menguasai teknologi dan proses produksi?

  • Seberapa besar keuntungan dari kekayaan alam kembali kepada masyarakat?

  • Apakah petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha kecil memperoleh posisi yang adil dalam rantai ekonomi?

  • Apakah ekonomi nasional memiliki kemampuan menghadapi tekanan eksternal dan perubahan pasar internasional?

Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar membandingkan gedung-gedung tinggi Indonesia dengan gedung-gedung tinggi di negara lain.

Kemajuan sebuah bangsa tidak cukup diukur dari tampilan kotanya. Kemajuan harus dilihat dari kemampuan rakyatnya menghasilkan barang, menguasai teknologi, memiliki pekerjaan layak, dan menikmati hasil pembangunan.

VIII. Bung Karno dan Gagasan Berdikari: Jangan Menggantungkan Nasib Bangsa kepada Bangsa Lain

Pada titik inilah pemikiran Bung Karno mengenai Berdikari menjadi sangat relevan.

Berdikari merupakan singkatan dari Berdiri di Atas Kaki Sendiri.

Dalam Amanat Politik Presiden Soekarno pada 11 April 1965 di hadapan Sidang Umum MPRS ke-III, Bung Karno menyampaikan gagasan Berdikari sebagai arah perjuangan bangsa dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Gagasan tersebut kemudian memperoleh landasan kelembagaan melalui Ketetapan MPRS Nomor VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dokumen tersebut secara tegas menjelaskan prinsip Berdikari sebagai kepercayaan terhadap kesanggupan dan kemampuan bangsa sendiri untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual rakyat dengan menggunakan kekuatan sendiri sebagai sandaran.

Bahkan, dokumen tersebut menyebutkan bahwa pertanian dan perkebunan harus menjadi dasar, sementara industri dalam negeri dikembangkan sebagai tulang punggung perkembangan ekonomi.

Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari rumusan tersebut.

Pertama, pertanian harus menjadi fondasi kekuatan ekonomi nasional.

Indonesia tidak boleh menganggap pertanian sebagai sektor kelas dua. Pangan merupakan kebutuhan strategis dan petani merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi bangsa.

Kita harus membangun pertanian yang produktif, memperkuat teknologi pertanian, menyediakan pupuk dengan harga terjangkau, membangun sistem irigasi, memperkuat kelembagaan petani, dan memastikan petani memperoleh harga jual yang layak.

Bangsa yang tidak mampu mengamankan kebutuhan pangannya akan menghadapi kerentanan ekonomi.

Kedua, industri nasional harus menjadi tulang punggung pembangunan.

Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjual bahan mentah.

Kita harus memperkuat industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan berbagai sumber daya lainnya.

Jika kita memiliki kakao, kita harus mengembangkan industri cokelat. Jika kita memiliki hasil pertanian, kita harus memperkuat industri pengolahannya. Jika kita memiliki mineral, kita harus membangun kemampuan teknologi, pengolahan, dan manufaktur yang memberikan manfaat nasional.

Tujuannya bukan sekadar meningkatkan ekspor, tetapi membangun kemampuan produksi nasional dan memperluas kesempatan kerja.

Ketiga, kekayaan alam harus diolah untuk kepentingan rakyat.

Kekayaan alam bukan sekadar angka dalam laporan ekspor. Ia harus menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kepentingan nasional, keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat lokal, dan pemerataan manfaat ekonomi.

Negara harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pemilik modal, tetapi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Keempat, koperasi dan ekonomi rakyat harus diperkuat.

Dalam rumusan TAP MPRS VI/MPRS/1965, unit ekonomi koperasi disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang nyata.

Ini menarik, sebab Bung Karno tidak hanya berbicara mengenai perusahaan besar dan proyek industri. Ia juga menempatkan kekuatan ekonomi rakyat sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Koperasi dapat menjadi alat untuk memperkuat posisi tawar petani, nelayan, produsen kecil, dan masyarakat desa.

Koperasi harus menjadi lembaga produksi, distribusi, pengadaan barang, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran bersama.

Koperasi bukan hanya tempat menyimpan uang atau kegiatan administrasi. Ia harus menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar bekerja di tengah masyarakat.

Kelima, bangsa Indonesia harus menguasai kemampuan dan teknologi sendiri.

Berdikari tidak mungkin terwujud tanpa pendidikan, penelitian, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Indonesia perlu membangun kemampuan untuk merancang, memproduksi, memperbaiki, dan mengembangkan teknologi.

Kita boleh bekerja sama dengan negara lain. Kita boleh membeli teknologi dan menerima investasi asing. Tetapi kerja sama tersebut harus memperkuat kemampuan bangsa sendiri, bukan membuat ketergantungan permanen.


IX. Berdikari Bukan Berarti Anti-Barat, tetapi Tidak Mau Didikte

Ada hal yang perlu dipahami dengan benar: Berdikari bukan berarti Indonesia harus memusuhi negara Barat atau menutup diri dari dunia internasional.

Bung Karno tidak sedang mengajarkan bangsa Indonesia untuk hidup dalam keterasingan ekonomi.

Yang perlu ditolak adalah ketergantungan yang membuat Indonesia kehilangan kemampuan menentukan kebijakan dan masa depan ekonominya sendiri.

Kerja sama internasional harus dibangun berdasarkan kesetaraan.

Investasi asing dapat memberikan manfaat apabila menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer teknologi, memperkuat industri nasional, mengembangkan kemampuan tenaga kerja, dan memberikan kontribusi yang adil kepada perekonomian Indonesia.

Perdagangan internasional juga penting. Namun, Indonesia harus mempunyai kekuatan untuk bernegosiasi, melindungi kepentingan nasional, dan membangun daya saing industri dalam negeri.

Kita tidak perlu membenci negara maju. Kita perlu belajar dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka tanpa kehilangan keberanian untuk membangun jalan ekonomi sendiri.

Berdikari adalah kemampuan bekerja sama tanpa menjadi bangsa yang bergantung.

X. Menerjemahkan Berdikari ke Dalam Kerja Nyata: Dari Desa hingga Industri Nasional

Berdikari tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam pidato politik, tulisan sejarah, atau diskusi intelektual.

Ia harus diterjemahkan menjadi pekerjaan konkret di tengah masyarakat.

Jika berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, maka pembangunan harus dimulai dari tempat rakyat hidup dan bekerja.

Desa merupakan salah satu ruang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi.

Bayangkan apabila koperasi desa benar-benar mampu:

  • Membeli hasil panen petani dengan sistem harga yang transparan.

  • Menyediakan pupuk, benih, dan kebutuhan produksi dengan harga yang wajar.

  • Mengembangkan pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah.

  • Mengelola distribusi kebutuhan pokok sehingga rantai perdagangan lebih efisien.

  • Membuka akses pemasaran bagi produk usaha kecil.

  • Mengembangkan gudang, fasilitas penyimpanan, dan sarana produksi bersama.

  • Menghubungkan produsen desa dengan pasar yang lebih luas.

Jika hal tersebut berjalan, desa bukan sekadar menjadi tempat tinggal penduduk atau pemasok tenaga kerja ke kota. Desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif.

Koperasi desa juga harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan demokratis. Pengurus harus bertanggung jawab kepada anggota. Keuntungan harus dikelola untuk memperkuat usaha dan meningkatkan manfaat bagi anggota.

Begitu pula dengan industri nasional.

Indonesia harus memperkuat hubungan antara petani, koperasi, industri pengolahan, lembaga pendidikan, teknologi, dan pasar.

Petani tidak boleh hanya menjual hasil panen. Mereka harus memperoleh kesempatan untuk ikut menikmati nilai tambah dari proses pengolahan dan pemasaran.

Nelayan tidak boleh hanya menjadi pemasok ikan mentah. Mereka harus memperoleh akses terhadap fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil laut, dan jaringan distribusi.

Buruh tidak boleh hanya menjadi tenaga kerja murah. Mereka harus memperoleh keterampilan, perlindungan, upah layak, dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesional.

Pelaku usaha kecil tidak boleh selamanya berada di pinggiran ekonomi. Mereka harus memperoleh akses terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan perlindungan usaha.

Di sinilah makna ekonomi kerakyatan menemukan bentuk konkretnya.


XI. Jangan Mengukur Harga Diri Bangsa dari Pengakuan Negara Lain

Salah satu warisan kolonialisme yang paling sulit dihapus adalah mentalitas ketergantungan dan perasaan rendah diri.

Penjajahan tidak hanya mengambil tanah, hasil bumi, dan tenaga manusia. Dalam banyak konteks, kekuasaan kolonial juga membangun hierarki sosial dan pengetahuan yang menempatkan bangsa penjajah sebagai pihak yang dianggap lebih unggul.

Akibatnya, bangsa yang pernah dijajah terkadang tumbuh dengan keyakinan bahwa kemajuan hanya dapat dicapai dengan meniru bangsa lain.

Padahal, sejarah memperlihatkan bahwa setiap bangsa memiliki jalan perkembangan yang berbeda.

Indonesia tidak perlu menjadi salinan Belanda, Inggris, Amerika, atau negara mana pun.

Indonesia harus mengambil ilmu pengetahuan dari mana saja, mempelajari teknologi dari siapa saja, dan membangun kerja sama dengan siapa saja, tetapi seluruhnya harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan nasional.

Kita tidak perlu merasa rendah diri karena pernah dijajah.

Pengalaman penjajahan bukan tanda bahwa bangsa Indonesia tidak mampu. Justru sejarah perjuangan kemerdekaan menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk membangun solidaritas, mengorganisasi perlawanan, dan memperjuangkan kedaulatan.

Yang harus kita lawan sekarang adalah bentuk-bentuk ketergantungan ekonomi yang menghambat kemampuan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.


XII. Penutup: Indonesia Harus Percaya pada Kemampuan Sendiri

Ketika kita melihat kemakmuran negara-negara Barat, jangan hanya melihat hasil akhirnya. Bacalah sejarah panjang yang menyertainya.

Ada sejarah kolonialisme di Asia. Ada sejarah perdagangan budak di Atlantik. Ada sejarah perampasan tanah di Afrika. Ada sejarah monopoli perdagangan di Nusantara. Ada sejarah eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya yang ikut membentuk struktur ekonomi dunia.

Sejarah tersebut bukan alasan bagi Indonesia untuk membenci bangsa lain. Sejarah itu adalah pelajaran agar kita memahami bahwa kekuatan ekonomi tidak pernah berdiri hanya di atas angka-angka pertumbuhan.

Kekuatan ekonomi juga berkaitan dengan penguasaan sumber daya, teknologi, industri, perdagangan, modal, dan kemampuan menentukan arah pembangunan.

Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun kekuatan ekonominya sendiri. Kita memiliki sumber daya alam, lahan pertanian, laut yang luas, tenaga kerja, kekayaan budaya, pasar domestik, serta generasi muda yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, semua potensi itu tidak akan berarti banyak apabila kita tidak memiliki keberanian membangun kemampuan produksi nasional.

Kita harus berhenti memandang diri sebagai bangsa yang hanya mampu menjadi pemasok bahan mentah dan pasar bagi produk bangsa lain.

Kita harus berani menjadi bangsa produsen. Bangsa yang mengolah kekayaannya sendiri. Bangsa yang mengembangkan industrinya sendiri. Bangsa yang memperkuat koperasinya sendiri. Bangsa yang menjadikan petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha kecil sebagai bagian utama pembangunan.

Inilah saatnya menghidupkan kembali substansi pemikiran Berdikari Bung Karno.

Bukan dengan romantisme masa lalu, bukan dengan sekadar mengulang pidato-pidato revolusi, melainkan dengan kerja nyata membangun kemandirian ekonomi.

Sebab kemerdekaan politik akan selalu menghadapi tantangan apabila tidak disertai kemampuan ekonomi yang kuat.

Kita tidak harus menjadi Barat untuk menjadi bangsa maju. Kita tidak harus meminta pengakuan dari negara-negara kaya untuk percaya terhadap kemampuan bangsa sendiri.

Kita harus belajar dari dunia, tetapi tidak boleh kehilangan kendali atas masa depan sendiri.

Jangan minder melihat kemakmuran Barat. Sebagian sejarah kemakmuran mereka juga dibangun di atas eksploitasi bangsa-bangsa yang pernah dijajah. Sementara Indonesia memiliki hak, kemampuan, dan kesempatan untuk membangun kemakmurannya sendiri tanpa mengulang praktik penindasan terhadap bangsa lain.

Sudah waktunya kekayaan Indonesia tidak hanya dihitung dari berapa banyak yang dapat diekspor, tetapi dari berapa besar manfaatnya bagi rakyat.

Sudah waktunya desa menjadi pusat produksi, koperasi menjadi kekuatan ekonomi, industri nasional menjadi tulang punggung, dan negara hadir untuk memastikan bahwa kekayaan bangsa digunakan bagi kesejahteraan rakyat.

Jangan hanya merdeka dalam bendera. Jangan hanya berdaulat dalam pidato. Jangan hanya berdikari dalam slogan.

Wujudkan kemerdekaan dalam kemampuan memproduksi, mengolah, menguasai, dan mendistribusikan kekayaan bangsa sendiri.

Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang hidup dari kekayaan bangsa lain, melainkan bangsa yang mampu membangun kemakmurannya dengan kekuatan sendiri dan menghormati kemerdekaan bangsa lain.

INDONESIA TIDAK PERLU MINDER!

INDONESIA HARUS BERDIKARI!

BERDIRI DI ATAS KAKI SENDIRI!

MERDEKA!


DAFTAR REFERENSI DAN BACAAN AKADEMIK

  1. Dell, Melissa dan Benjamin A. Olken (2020). The Development Effects of the Extractive Colonial Economy: The Dutch Cultivation System in Java. The Review of Economic Studies, Volume 87, Issue 1, halaman 164–203. DOI: 10.1093/restud/rdy062.

  2. The Demographic Effects of Colonialism: Forced Labor and Mortality in Java, 1834–1879. The Journal of Economic History. Penelitian mengenai sistem kerja paksa, dampak demografis, dan eksploitasi pada masa Tanam Paksa.

  3. Nogues-Marco, Pilar (2020). Measuring Colonial Extraction: The East India Company's Rule and the Drain of Wealth (1757–1858). CEPR Discussion Paper No. 15431.

  4. On the Economic Importance of the Slave Plantation Complex to the British Economy During the Eighteenth Century: A Value-Added Approach (2018). Journal of Global History, Volume 13, Issue 3, halaman 309–327.

  5. Seibert, Julia (2024). Policy and Practice of Forced Labor in the Congo Free State and the Belgian Congo. Oxford Research Encyclopedia of African History.

  6. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (1965). Ketetapan MPRS Nomor VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

  7. Presiden Soekarno (11 April 1965). Amanat Politik Berjudul Berdikari di hadapan Sidang Umum MPRS ke-III.

Catatan metodologis: Angka-angka sejarah dalam tulisan ini berasal dari penelitian dengan periode, metode penghitungan, dan cakupan ekonomi yang berbeda. Angka tersebut tidak boleh dijumlahkan menjadi satu angka total kekayaan hasil kolonialisme. Tulisan ini juga membedakan antara fakta sejarah yang terdokumentasi, hasil estimasi akademik, dan kesimpulan analitis mengenai kemandirian ekonomi.

Bagikan:

Komentar Pembaca (0)

Belum ada komentar untuk berita ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca Juga