MUHAMMAD, MARX, MARHAEN
Satu Napas Perjuangan: Dari Tauhid, Kesadaran Kelas, hingga Pembebasan Kaum Tertindas

Penulis: Mada Nova (Alumni GMNI dan Aktivis Sosial)
Esai reflektif tentang Islam, Materialisme Dialektika Historis, dan Marhaenisme dalam perjuangan menyelamatkan kaum miskin dan tertindas.
Pendahuluan: Sebuah Perjalanan Pemikiran
Saya seorang Islam. Untuk itu, saya mengikuti ajaran Muhammad. Ajaran Muhammad mengantarkan saya kepada orang-orang miskin, dan orang-orang miskin mengantarkan saya kepada Marx.
Marx mengajarkan saya Materialisme Dialektika Historis. Materialisme Dialektika Historis Marx mengantarkan saya untuk memahami kondisi kemiskinan dalam realitas bangsa Indonesia. Dan realitas bangsa Indonesia itulah yang akhirnya mengantarkan saya kepada Marhaenisme Soekarno.
Itulah perjalanan pemikiran saya.
Saya tidak memulai perjalanan ini dari ruang-ruang akademik yang megah, bukan pula dari keinginan untuk mengumpulkan nama-nama pemikir besar agar terlihat intelektual. Saya memulainya dari sebuah pertanyaan sederhana: mengapa begitu banyak manusia harus hidup dalam kemiskinan di tengah dunia yang memiliki kekayaan begitu melimpah?
Mengapa ada orang yang bekerja sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah benar-benar menikmati hasil pekerjaannya? Mengapa petani yang menghasilkan pangan justru sering kesulitan memenuhi kebutuhan makannya sendiri? Mengapa buruh yang menggerakkan industri tidak selalu memperoleh kehidupan yang layak dari industri yang dibangunnya? Mengapa sebuah bangsa yang dikaruniai tanah subur, laut luas, hutan, tambang, dan kekayaan alam lainnya masih menyimpan ketimpangan sosial dan ekonomi yang begitu besar?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membawa saya melihat ajaran Muhammad lebih dalam, membaca pemikiran Karl Marx dengan lebih serius, dan memahami kembali gagasan Soekarno tentang Marhaenisme.
Saya kemudian sampai pada sebuah keyakinan: Muhammad, Marx, dan Marhaen tidak harus ditempatkan sebagai tiga nama yang saling meniadakan. Ketiganya dapat dipertemukan dalam satu medan perjuangan, yaitu perjuangan melawan kemiskinan, eksploitasi, ketidakadilan, dan penindasan manusia atas manusia.
Tentu, ketiganya tidak memiliki dasar metafisika, metode, maupun tujuan filosofis yang sepenuhnya sama. Muhammad membawa wahyu dan risalah tauhid. Marx membangun kritik materialis terhadap masyarakat dan kapitalisme. Soekarno merumuskan ideologi perjuangan nasional berdasarkan kenyataan kolonialisme dan struktur masyarakat Indonesia.
Namun, ada satu pertanyaan kemanusiaan yang mempertemukan ketiganya:
Bagaimana manusia yang lemah, miskin, dan tertindas dapat dibebaskan dari keadaan yang merampas martabat dan hak hidupnya?
Dari pertanyaan itulah tulisan ini dibangun.
I. Muhammad: Tauhid yang Menuntun Manusia kepada Kaum Miskin
Untuk memahami hubungan antara Muhammad, Marx, dan Marhaen, kita harus memulainya dari Muhammad. Sebab bagi seorang Muslim, keberpihakan kepada kaum miskin bukan pertama-tama lahir dari teori ekonomi, melainkan dari kesadaran keimanan.
Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antarmanusia. Tauhid bukan sekadar pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid juga membawa konsekuensi moral: manusia tidak boleh menempatkan manusia lain sebagai Tuhan, tidak boleh memperbudak sesamanya, tidak boleh merampas hak orang lain, dan tidak boleh membangun kekayaan dengan menghancurkan kehidupan manusia lainnya.
Dalam konteks inilah ajaran Muhammad memiliki dimensi pembebasan sosial.
1. Islam tidak membiarkan kemiskinan menjadi urusan pribadi semata
Perhatikan bagaimana Al-Qur'an menggambarkan kebajikan dalam Surah Al-Baqarah ayat 177. Allah tidak mendefinisikan kebajikan hanya melalui ritual menghadapkan wajah ke timur atau barat. Ayat tersebut juga menegaskan pentingnya memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya.
Ada pesan sosial yang sangat penting di dalam ayat tersebut: keimanan harus mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan orang lain.
Demikian pula Surah Al-Ma'un ayat 1–7. Al-Qur'an memberikan kritik keras kepada orang yang mendustakan agama, yang salah satu cirinya adalah menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
Ini merupakan kritik yang sangat mendasar. Seseorang dapat mengaku beragama, menjalankan ritual, dan memperlihatkan simbol-simbol kesalehan, tetapi jika ia tidak mempunyai kepedulian terhadap penderitaan anak yatim dan orang miskin, kesalehannya sedang dipertanyakan oleh Al-Qur'an sendiri.
Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya persoalan angka pendapatan. Ia juga merupakan persoalan tanggung jawab sosial dan moral masyarakat.
2. Al-Qur'an menyerukan pembelaan terhadap kaum tertindas
Salah satu ayat yang paling kuat dalam pembicaraan mengenai pembebasan manusia adalah Surah An-Nisa ayat 75.
Allah berfirman:
"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak..."
Ayat ini menyebut kaum tertindas yang terdiri atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang memohon agar dikeluarkan dari negeri yang penduduknya zalim.
Kata yang penting diperhatikan di sini adalah al-mustad'afin, yaitu mereka yang dilemahkan, ditindas, atau ditempatkan dalam keadaan tidak berdaya.
Perlu dipahami bahwa ayat ini turun dalam konteks perjuangan menghadapi penindasan dan pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas. Ia bukan pembenaran untuk melakukan kekerasan secara sembarangan. Namun, pesan moralnya jelas: membela orang yang dilemahkan merupakan bagian dari perjuangan di jalan Allah.
Kemudian Surah Al-Qashash ayat 5 menyampaikan janji Allah:
"Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi."
Ayat ini memberikan perspektif yang luar biasa mengenai posisi kaum tertindas dalam sejarah.
Mereka bukan kelompok yang harus selamanya menerima keadaan. Mereka bukan manusia kelas dua yang ditakdirkan untuk hidup di bawah kekuasaan orang-orang kaya. Al-Qur'an justru menggambarkan kemungkinan pembebasan dan perubahan kedudukan sosial mereka.
Surah An-Nahl ayat 90 juga memerintahkan keadilan dan kebajikan serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.
Jika seluruh pesan tersebut dibaca sebagai satu kesatuan, kita menemukan bahwa Islam mempunyai keberpihakan yang sangat jelas terhadap keadilan sosial.
3. Muhammad dan praktik keberpihakan sosial
Muhammad bukan hanya menyampaikan ajaran tentang kepedulian kepada kaum miskin melalui kata-kata. Risalahnya juga mengubah cara masyarakat memandang manusia.
Dalam masyarakat Arab pra-Islam, kedudukan seseorang sangat dipengaruhi oleh garis keturunan, kekayaan, kekuasaan suku, dan status sosial. Risalah Muhammad membawa prinsip bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan semata-mata oleh kekayaan atau keturunan, melainkan oleh ketakwaannya.
Islam juga menghadirkan instrumen sosial yang konkret:
Zakat, sebagai kewajiban distribusi sebagian kekayaan kepada kelompok yang berhak menerimanya.
Infak dan sedekah, sebagai tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan sesama.
Larangan riba, sebagai prinsip moral dalam hubungan ekonomi.
Kewajiban memenuhi hak anak yatim dan orang miskin, sebagai perlindungan terhadap kelompok rentan.
Pemerdekaan budak, sebagai salah satu jalan pembebasan manusia dari perbudakan.
Dalam Surah At-Taubah ayat 60, Al-Qur'an bahkan menetapkan kelompok penerima zakat, termasuk fakir, miskin, amil, orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang berutang, kepentingan di jalan Allah, dan musafir.
Artinya, Islam tidak hanya meminta orang kaya untuk berbaik hati. Islam menetapkan suatu sistem kewajiban sosial dalam pengelolaan harta.
Di sinilah kita dapat memahami bahwa ajaran Muhammad tidak menghendaki kekayaan menjadi alasan untuk merendahkan manusia lain.
Namun, kita juga perlu membedakan antara ajaran Islam dan teori ekonomi modern. Zakat, sedekah, dan larangan riba tidak dengan sendirinya identik dengan sosialisme Marx. Keduanya mempunyai landasan dan konsepsi kepemilikan yang berbeda. Persamaannya terletak pada perhatian terhadap ketidakadilan, tanggung jawab sosial, dan penderitaan manusia.
4. Dari kesalehan individual menuju keberpihakan sosial
Ada satu hal yang harus menjadi perhatian umat Islam hari ini.
Jangan sampai agama hanya menjadi alat untuk mengukur kesalehan individual, sementara ketidakadilan sosial dibiarkan berlangsung di hadapan mata.
Jangan sampai seseorang begitu keras menghakimi kesalahan moral orang lain, tetapi tidak pernah gelisah melihat petani yang kehilangan tanah, buruh yang tidak memperoleh upah layak, anak-anak yang putus sekolah karena kemiskinan, dan masyarakat kecil yang terus-menerus terdesak oleh kekuatan modal.
Jangan sampai kita rajin membicarakan pahala, tetapi lupa bahwa ada manusia yang bahkan tidak memiliki makanan untuk berbuka.
Membaca Muhammad berarti juga belajar melihat kehidupan mereka yang selama ini tidak mendapatkan tempat dalam struktur kekuasaan.
Dari Muhammad saya belajar bahwa iman harus mempunyai keberpihakan. Dan keberpihakan itu membawa saya kepada orang-orang miskin.
Dari orang-orang miskin itulah perjalanan pemikiran saya berlanjut kepada Karl Marx.
II. Marx: Membaca Kemiskinan sebagai Persoalan Struktur, Bukan Sekadar Nasib
Jika Muhammad mengantarkan saya kepada orang miskin melalui kesadaran iman, maka Karl Marx mengantarkan saya untuk memahami mengapa kemiskinan itu terus-menerus diproduksi dan direproduksi oleh suatu sistem sosial-ekonomi.
Di sinilah pentingnya Materialisme Dialektika Historis.
Marx tidak mengajak kita hanya melihat seseorang yang miskin, lalu menyimpulkan bahwa ia kurang bekerja keras, kurang berusaha, atau kurang pandai mengatur kehidupannya.
Marx mengajak kita mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar:
Siapa yang menguasai alat-alat produksi?
Siapa yang menguasai tanah, mesin, modal, dan sumber daya?
Siapa yang bekerja menghasilkan barang dan jasa?
Siapa yang menentukan upah dan pembagian hasil produksi?
Mengapa orang yang bekerja belum tentu menikmati hasil pekerjaannya?
Bagaimana suatu sistem ekonomi mempertahankan hubungan kekuasaan yang menghasilkan ketimpangan?
Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita keluar dari penjelasan individual menuju analisis struktural.
1. Materialisme historis: kehidupan manusia harus dibaca dari kenyataan materialnya
Dalam pemikiran Marx, manusia tidak hidup hanya dengan gagasan, keyakinan, dan cita-cita. Manusia juga harus makan, bekerja, memperoleh tempat tinggal, memproduksi kebutuhan hidup, dan membangun hubungan sosial untuk mempertahankan kehidupannya.
Karena itu, cara masyarakat mengorganisasi produksi mempunyai pengaruh besar terhadap struktur sosial, politik, hukum, dan kehidupan intelektualnya.
Dalam The German Ideology, Marx dan Engels mengembangkan kritik terhadap pandangan yang menjadikan kesadaran sebagai titik awal untuk menjelaskan seluruh sejarah. Mereka mengarahkan perhatian kepada manusia nyata, aktivitas hidupnya, dan kondisi material tempat manusia menjalani kehidupannya.
Dalam kata lain, untuk memahami suatu masyarakat, kita tidak cukup hanya mempelajari apa yang dikatakan para penguasanya. Kita juga harus mempelajari bagaimana masyarakat itu memproduksi kekayaan, bagaimana kekayaan tersebut dikuasai, dan bagaimana hasilnya didistribusikan.
Inilah salah satu dasar Materialisme Historis.
Sementara itu, dialektika membantu kita memahami kenyataan sebagai sesuatu yang bergerak, mengandung kontradiksi, dan mengalami perubahan.
Masyarakat bukan benda mati. Di dalamnya terdapat pertentangan kepentingan, perubahan hubungan produksi, konflik sosial, dan perjuangan antarkelompok.
Penting dicatat bahwa istilah Materialisme Dialektika Historis sering digunakan untuk merangkum tradisi pemikiran Marx dan Marxisme. Marx sendiri tidak menyajikan satu buku sistematis dengan judul dan rumusan tunggal persis seperti istilah tersebut. Karena itu, pemahamannya harus dibangun dari keseluruhan karya Marx, termasuk The German Ideology, The Communist Manifesto, dan Das Kapital.
2. Das Kapital: membongkar bagaimana kapitalisme menghasilkan keuntungan
Salah satu karya terpenting Marx adalah Das Kapital, khususnya Volume I yang diterbitkan pada 1867.
Buku ini bukan sekadar kritik moral terhadap orang kaya. Marx berusaha membedah mekanisme ekonomi kapitalisme dari dalam.
Ia membahas komoditas, uang, tenaga kerja, nilai, upah, nilai lebih, akumulasi modal, dan hubungan produksi kapitalis.
Salah satu konsep terpentingnya adalah Mehrwert, atau nilai lebih (surplus value).
Untuk memahami konsep ini, kita perlu membedakan nilai tenaga kerja dengan nilai yang dihasilkan oleh penggunaan tenaga kerja.
Dalam analisis Marx, buruh menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal. Dalam proses produksi, tenaga kerja tersebut dapat menghasilkan nilai baru yang lebih besar daripada nilai yang dibayarkan kepada buruh dalam bentuk upah.
Selisih nilai baru yang dihasilkan dengan nilai tenaga kerja yang dibayarkan itulah yang dianalisis Marx sebagai nilai lebih.
Contoh sederhana:
Bayangkan seorang buruh bekerja selama delapan jam dalam sehari.
Dalam empat jam pertama, ia menghasilkan nilai yang setara dengan nilai upah hariannya.
Dalam empat jam berikutnya, ia masih bekerja dan menghasilkan nilai tambahan.
Nilai tambahan tersebut tidak seluruhnya kembali kepada buruh sebagai upah.
Dalam kerangka teori Marx, bagian nilai lebih tersebut menjadi sumber keuntungan kapitalis, setelah memperhitungkan komponen-komponen lain dalam proses produksi.
Ini bukan berarti seluruh keuntungan perusahaan secara empiris selalu sama dengan nilai lebih dalam perhitungan sederhana tersebut. Marx sedang membangun analisis teoretis mengenai hubungan antara tenaga kerja, nilai, dan kapital.
Pertanyaan moral dan politik yang kemudian muncul adalah:
Mengapa orang yang secara langsung menghasilkan kekayaan tidak memiliki kekuasaan yang sebanding atas hasil produksi dan arah penggunaannya?
Di sinilah Marx mengajak kita melihat persoalan yang lebih besar daripada sekadar besarnya upah.
Masalahnya juga terletak pada hubungan kepemilikan dan kekuasaan dalam proses produksi.
3. Akumulasi kapital dan lahirnya ketimpangan
Dalam Bab XXV Das Kapital Volume I, Marx membahas hukum umum akumulasi kapital.
Kapitalisme membutuhkan akumulasi. Keuntungan dapat diinvestasikan kembali untuk memperbesar kapasitas produksi, memperluas usaha, membeli mesin, menguasai pasar, dan meningkatkan kekuatan modal.
Dalam proses tersebut, modal dapat semakin terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki kemampuan untuk mengakumulasi dan mengembangkan kekayaan.
Sementara itu, kelompok pekerja tetap bergantung pada penjualan tenaga kerjanya.
Marx juga membahas pembentukan suatu populasi pekerja relatif berlebih, yang sering disebut sebagai industrial reserve army atau tentara cadangan industri.
Keberadaan kelompok pencari kerja yang menganggur atau setengah menganggur dapat memberikan tekanan terhadap posisi tawar pekerja yang sudah bekerja.
Dalam kondisi tertentu, ketika seseorang takut kehilangan pekerjaan, ia bisa menerima upah rendah, kondisi kerja buruk, dan perlindungan yang tidak memadai.
Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya persoalan seseorang tidak memiliki uang. Ia dapat berkaitan dengan struktur ekonomi yang membuat sebagian besar manusia bergantung pada keputusan pemilik modal.
4. Akumulasi primitif: kekayaan tidak selalu lahir dari kerja keras
Dalam Bab XXVI Das Kapital Volume I, Marx membahas apa yang disebutnya primitive accumulation atau akumulasi primitif.
Ia mengkritik cerita ekonomi klasik yang seolah-olah menjelaskan bahwa kekayaan kapitalis berasal dari kelompok rajin dan hemat, sementara kemiskinan kelompok lain berasal dari kemalasan dan pemborosan.
Marx menunjukkan bahwa sejarah pembentukan kapital juga melibatkan perampasan tanah, penaklukan, perbudakan, kekerasan, dan pemisahan produsen dari alat-alat produksinya.
Ini merupakan bagian penting untuk memahami sejarah kolonialisme.
Kekayaan suatu negara atau kelompok modal tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui produktivitas dan kecerdasan bisnis. Dalam sejarah tertentu, kekayaan tersebut juga dibangun melalui eksploitasi dan penguasaan sumber daya pihak lain.
Kritik ini relevan ketika kita membaca sejarah kolonialisme Indonesia.
Penjajahan bukan hanya persoalan bangsa asing yang menguasai pemerintahan. Penjajahan juga merupakan persoalan penguasaan tanah, tenaga kerja, hasil perkebunan, pertambangan, jalur perdagangan, dan sumber daya ekonomi.
Dengan demikian, kemiskinan rakyat kolonial harus dibaca dalam hubungannya dengan struktur ekonomi kolonial.
5. Marx mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan korban
Inilah pelajaran penting yang saya peroleh dari Marx.
Ketika melihat seorang petani miskin, jangan buru-buru menyebutnya tidak produktif. Lihat bagaimana penguasaan tanahnya.
Ketika melihat buruh yang hidup pas-pasan, jangan hanya menasihatinya untuk berhemat. Lihat bagaimana sistem pengupahan dan posisi tawarnya.
Ketika melihat pedagang kecil bangkrut, jangan hanya menyebutnya kalah bersaing. Periksa bagaimana struktur pasar, akses permodalan, distribusi, dan kekuatan perusahaan besar memengaruhi kehidupannya.
Ketika melihat nelayan kecil semakin sulit hidup, jangan hanya menyuruhnya bekerja lebih keras. Lihat bagaimana akses terhadap sumber daya laut, teknologi, rantai distribusi, dan kebijakan ekonomi memengaruhi penghasilannya.
Marx mengajarkan bahwa untuk menyelesaikan persoalan sosial, kita harus memahami penyebab material yang melahirkannya.
Tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi: memahami kemiskinan secara struktural tidak berarti meniadakan tanggung jawab pribadi atau menganggap semua orang miskin mempunyai pengalaman yang sama. Analisis struktural justru membantu kita melihat faktor-faktor yang sering tidak terlihat ketika kemiskinan hanya dinilai dari perilaku individu.
Dari Marx, saya belajar membaca struktur di balik penderitaan manusia.
Namun, setelah mempelajari Marx, saya tidak ingin berhenti pada Eropa abad ke-19. Saya harus kembali kepada Indonesia. Saya harus membaca kenyataan rakyat saya sendiri.
Dan ketika saya kembali melihat Indonesia, saya menemukan Marhaenisme Soekarno.
III. Soekarno: Dari Marx Menuju Marhaenisme, Membaca Kenyataan Indonesia
Marx membawa saya memahami struktur ekonomi yang melahirkan kemiskinan. Namun, Indonesia bukan Jerman abad ke-19. Sejarah, struktur sosial, corak produksi, pengalaman kolonial, dan susunan masyarakat Indonesia memiliki karakteristik tersendiri.
Karena itu, pemikiran Marx perlu dibaca secara kritis dengan memperhatikan kenyataan Indonesia.
Di sinilah Soekarno menjadi penting.
Soekarno tidak sekadar mengulang teori Marx. Ia berusaha mempertemukan berbagai arus pemikiran besar yang hidup dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia: nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.
Gagasan tersebut secara jelas ia tuangkan dalam tulisan Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, yang pertama kali diterbitkan di majalah Suluh Indonesia Muda pada 1926. Tulisan itu kemudian dikenal luas melalui buku Di Bawah Bendera Revolusi.
1. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme: Gagasan persatuan perjuangan
Dalam tulisan tahun 1926 tersebut, Soekarno mengajukan sebuah pertanyaan besar: mungkinkah nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bekerja bersama dalam perjuangan melawan kolonialisme?
Pertanyaan itu lahir dari kenyataan bahwa pergerakan Indonesia saat itu berjalan melalui organisasi dan orientasi ideologis yang berbeda-beda.
Ada kelompok nasionalis yang menekankan persatuan kebangsaan. Ada kelompok Islam yang menggerakkan umat melalui ajaran agama dan solidaritas dunia Islam. Ada pula kelompok Marxis yang mengorganisasi perjuangan kelas dan menentang kapitalisme kolonial.
Soekarno melihat bahwa perpecahan di antara kekuatan-kekuatan tersebut justru melemahkan perjuangan melawan penjajahan.
Ia menghendaki agar ketiganya dapat menemukan titik temu.
Dalam teks tersebut, Soekarno menegaskan bahwa persatuan diperlukan untuk membangun kekuatan rakyat. Ia juga menjelaskan perbedaan mendasar antara sosialisme Islam yang berlandaskan spiritualisme dan sosialisme Marxis yang berlandaskan materialisme.
Ini merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Soekarno tidak mengatakan bahwa Islam dan Marxisme identik. Ia mengetahui adanya perbedaan filsafat di antara keduanya. Akan tetapi, ia melihat adanya ruang kerja sama dalam menghadapi kapitalisme dan penindasan kolonial.
Soekarno bahkan membahas konsep meerwaarde atau nilai lebih yang dikembangkan Marx. Ia mencoba menghubungkannya dengan kritik Islam terhadap riba.
Hubungan tersebut harus dibaca sebagai upaya argumentasi politik Soekarno, bukan sebagai persamaan teknis dalam ilmu ekonomi atau fikih. Nilai lebih Marx merupakan konsep mengenai produksi dan apropriasi nilai dalam kapitalisme, sedangkan riba mempunyai pengertian hukum dan etika yang lebih khusus dalam Islam.
Yang menarik adalah keberanian Soekarno untuk membangun jembatan pemikiran tanpa harus menghapus seluruh perbedaan di antara ketiganya.
Ia seolah hendak mengatakan: jangan biarkan perbedaan filsafat membuat rakyat kehilangan kesempatan untuk bersatu melawan penindasan.
2. Mengapa Soekarno membutuhkan Marhaenisme?
Setelah memahami nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, kita sampai pada pertanyaan: siapa sebenarnya rakyat yang hendak dibebaskan dalam kenyataan Indonesia?
Jika kita hanya menggunakan kategori proletariat industri Eropa secara kaku, kita berisiko tidak memahami sebagian besar rakyat Indonesia yang hidup dari pertanian, perdagangan kecil, kerajinan, perikanan, dan pekerjaan mandiri.
Masyarakat Indonesia mempunyai struktur sosial-ekonomi yang khas.
Ada petani kecil yang memiliki atau menggarap sebidang tanah, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup. Ada pedagang kecil yang memiliki alat dagang sendiri, tetapi tidak mempunyai kekuatan modal dan posisi tawar untuk bersaing dengan perusahaan besar. Ada pengrajin yang memiliki peralatan sederhana, tetapi hasil produksinya terdesak oleh sistem distribusi dan kekuatan pasar.
Mereka tidak selalu merupakan buruh upahan dalam pengertian klasik, tetapi mereka juga tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup untuk menentukan nasibnya sendiri.
Di sinilah konsep Marhaen menjadi penting.
Marhaenisme berusaha membaca kenyataan masyarakat Indonesia dari kehidupan rakyat kecil yang bekerja dan berproduksi, tetapi masih berada dalam kondisi ketidakberdayaan ekonomi.
Marhaen bukan sekadar nama untuk orang miskin. Ia merupakan gambaran tentang rakyat yang memiliki tenaga produktif, bekerja untuk mempertahankan kehidupannya, tetapi tidak memperoleh kemerdekaan ekonomi yang sesungguhnya.
Kita harus memahami bahwa Marhaenisme bukan hanya ajakan untuk mengasihani rakyat miskin.
Marhaenisme merupakan ajakan untuk mengubah keadaan yang menyebabkan rakyat terus-menerus berada dalam ketergantungan dan ketidakberdayaan.
3. Marhaenisme bukan filantropi, melainkan perjuangan pembebasan
Ada perbedaan mendasar antara membantu orang miskin dan memperjuangkan pembebasan kaum miskin.
Membantu orang miskin berarti memberikan bantuan ketika mereka mengalami kesulitan. Ini penting, bahkan sangat diperlukan. Namun, perjuangan pembebasan tidak berhenti pada pemberian bantuan.
Perjuangan pembebasan bertanya mengapa orang-orang tersebut terus-menerus membutuhkan bantuan.
Mengapa petani tidak mempunyai akses yang memadai terhadap tanah dan sarana produksi?
Mengapa nelayan kecil tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan harga hasil tangkapannya?
Mengapa pedagang kecil harus membeli barang dengan harga yang tidak kompetitif, sementara perusahaan besar memiliki jaringan distribusi dan kekuatan modal yang jauh lebih besar?
Mengapa buruh tidak mempunyai posisi tawar yang seimbang dalam hubungan kerja?
Mengapa pendidikan, kesehatan, teknologi, dan akses permodalan masih sulit dijangkau sebagian rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya melalui belas kasihan.
Diperlukan perubahan struktur ekonomi, penguatan organisasi rakyat, perluasan akses terhadap alat produksi, dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Inilah semangat yang membuat Marhaenisme mempunyai hubungan erat dengan kritik Marx terhadap kapitalisme.
Namun, Marhaenisme mempunyai orientasi kebangsaan yang khas: pembebasan rakyat Indonesia dari kolonialisme, imperialisme, dan struktur ekonomi yang menghalangi kedaulatan bangsa.
4. Indonesia dan kenyataan kemiskinan: membaca angka di balik penderitaan
Perjuangan ideologi harus berpijak pada kenyataan, bukan hanya slogan.
Data Badan Pusat Statistik dapat membantu kita melihat gambaran kemiskinan Indonesia.
Profil kemiskinan Indonesia — Maret 2026
8,07%
Persentase penduduk miskin
22,93 juta
Jumlah penduduk miskin
10,67%
Kemiskinan perdesaan
6,34%
Kemiskinan perkotaan
Sumber: BPS, Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2026, dirilis 5 Agustus 2026.
BPS
Angka tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada kemiskinan perkotaan. Ini penting bagi pembacaan Marhaenisme, sebab kehidupan petani, buruh tani, nelayan, dan masyarakat desa harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
Kita juga perlu melihat garis kemiskinan sebagai ukuran statistik, bukan sebagai batas tunggal antara hidup sejahtera dan hidup sengsara. Seseorang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan belum tentu mempunyai akses memadai terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan keamanan ekonomi.
Oleh sebab itu, perjuangan melawan kemiskinan tidak cukup hanya mengejar penurunan angka statistik. Kita harus memperhatikan kualitas pekerjaan, distribusi aset produktif, ketahanan ekonomi rumah tangga, dan kemampuan rakyat menentukan kehidupannya sendiri.
Angka kemiskinan adalah pintu masuk untuk membaca kenyataan, bukan keseluruhan kenyataan itu sendiri.
5. Marhaenisme sebagai pembumian kritik ekonomi dalam konteks Indonesia
Jika Marx memberikan perangkat untuk memahami kapitalisme, Marhaenisme memberikan konteks kebangsaan bagi perjuangan rakyat Indonesia.
Misalnya, dalam persoalan pertanian.
Kita tidak cukup hanya menghitung berapa ton beras yang diproduksi. Kita harus bertanya siapa yang menguasai tanah, siapa yang memperoleh keuntungan dari rantai distribusi, bagaimana posisi petani ketika membeli pupuk dan menjual hasil panen, serta apakah petani memiliki kekuatan untuk menentukan harga.
Dalam persoalan koperasi, kita tidak cukup hanya mendirikan bangunan dan memasang papan nama. Kita harus memastikan koperasi benar-benar memperkuat posisi ekonomi anggotanya, memperpendek rantai distribusi, memberikan akses permodalan yang adil, dan mengembalikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.
Dalam persoalan UMKM, kita tidak cukup hanya menyuruh rakyat menjadi pengusaha. Kita harus membangun ekosistem yang membuat usaha kecil mampu bertahan: akses bahan baku, teknologi, pembiayaan, pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap persaingan yang tidak seimbang.
Dalam persoalan buruh, kita harus memperjuangkan upah yang layak, keselamatan kerja, perlindungan sosial, hak berserikat, dan hubungan industrial yang adil.
Itulah pembumian Marhaenisme.
Marhaenisme tidak boleh menjadi sekadar hafalan mengenai Soekarno. Ia harus hadir dalam kebijakan ekonomi, organisasi rakyat, koperasi, gerakan tani, perjuangan buruh, dan kegiatan sosial yang nyata.
Jika Marhaenisme hanya dibicarakan dalam seminar, sementara petani terus kehilangan daya tawar dan buruh terus mengalami ketidakpastian hidup, maka Marhaenisme telah kehilangan medan perjuangannya.
IV. Muhammad, Marx, dan Marhaen: Tiga Jalan Pemikiran, Satu Napas Kemanusiaan
Sekarang kita sampai pada inti dari keseluruhan tulisan ini.
Apakah Muhammad, Marx, dan Marhaen dapat ditempatkan dalam satu garis perjuangan?
Jawabannya: dapat dipertemukan dalam perjuangan pembebasan manusia, tetapi tidak boleh disamakan secara filosofis.
Muhammad adalah pembawa risalah Islam yang bersumber dari wahyu. Marx adalah pemikir yang mengembangkan kritik materialis terhadap masyarakat kelas dan kapitalisme. Soekarno adalah pemimpin pergerakan nasional yang merumuskan Marhaenisme dalam konteks sejarah dan masyarakat Indonesia.
Ketiganya mempunyai sumber pemikiran, metode, dan tujuan yang tidak sepenuhnya sama.
Namun, terdapat wilayah pertemuan yang penting: kritik terhadap ketidakadilan, pembelaan terhadap manusia yang dilemahkan, dan penolakan terhadap keadaan yang membuat sebagian manusia hidup dengan mengorbankan martabat manusia lainnya.
1. Muhammad: memberikan alasan moral untuk membela kaum tertindas
Muhammad mengajarkan bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan, memberikan hak kepada mereka yang membutuhkan, melindungi anak yatim, memberi makan orang miskin, dan membela mereka yang dilemahkan.
Dalam Islam, keberpihakan tersebut bukan sekadar pilihan politik. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab keimanan.
Dasarnya adalah tauhid: tidak ada manusia yang berhak menempatkan dirinya sebagai penguasa mutlak atas kehidupan manusia lainnya.
Kekayaan bukan alasan untuk merasa lebih mulia. Kekuasaan bukan alasan untuk bertindak sewenang-wenang. Status sosial bukan alasan untuk menginjak martabat orang lain.
2. Marx: memberikan perangkat analisis untuk memahami penindasan
Marx mengajarkan bahwa ketidakadilan ekonomi harus dipahami melalui struktur produksi dan hubungan kepemilikan.
Ia membantu kita melihat bagaimana keuntungan, modal, dan kekuasaan ekonomi dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara kelompok pekerja menghadapi ketergantungan terhadap pemilik alat produksi.
Marx mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada gejala, tetapi mencari hubungan sosial dan ekonomi yang melahirkan gejala tersebut.
Dengan demikian, perjuangan melawan kemiskinan harus disertai pemahaman mengenai struktur yang memproduksinya.
3. Soekarno: memberikan orientasi perjuangan berdasarkan kenyataan Indonesia
Soekarno mengajarkan bahwa teori harus dibumikan.
Kita tidak boleh sekadar mengimpor istilah dan kategori dari luar, kemudian memaksakan semuanya kepada masyarakat Indonesia.
Kita harus memahami petani kecil, buruh, nelayan, pedagang, pengrajin, dan rakyat yang hidup dari usaha-usaha produktif berskala kecil.
Melalui Marhaenisme, perjuangan pembebasan diarahkan kepada kemerdekaan politik sekaligus kemerdekaan ekonomi rakyat.
Kemerdekaan tidak boleh hanya berarti pergantian penguasa dari bangsa asing kepada bangsa sendiri. Kemerdekaan harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menguasai kehidupan ekonominya dan menikmati hasil kerja mereka secara lebih adil.
4. Persinggungan dan perbedaan ketiganya
Aspek | Muhammad/Islam | Marx | Soekarno/Marhaenisme |
Landasan | Wahyu dan tauhid | Materialisme dan kritik sosial | Nasionalisme dan analisis sosial |
Persoalan utama | Kezaliman dan ketidakadilan | Eksploitasi dan relasi kelas | Kolonialisme dan ketidakberdayaan rakyat |
Perhatian | Fakir, miskin, yatim, tertindas | Buruh dan kelompok yang dieksploitasi | Marhaen dan rakyat kecil Indonesia |
Pendekatan | Etika, hukum, ibadah, kewajiban sosial | Kritik ekonomi dan analisis historis | Persatuan politik dan perjuangan ekonomi |
Orientasi | Keadilan dan tanggung jawab di hadapan Allah | Emansipasi manusia dari hubungan produksi yang eksploitatif | Kemerdekaan nasional dan kesejahteraan rakyat |
Tabel ini memperlihatkan bahwa ketiganya bukan satu ajaran yang identik. Tetapi ketiganya dapat memberikan kontribusi yang saling melengkapi bagi seseorang yang sedang mencari jalan untuk memahami dan memperjuangkan nasib kaum miskin.
5. Mengapa ketiganya dapat disebut satu napas?
Satu napas bukan berarti satu filsafat. Satu napas berarti satu keberpihakan dalam medan perjuangan.
Muhammad membawa saya kepada orang miskin karena saya belajar bahwa iman tidak boleh membiarkan kezaliman.
Marx membantu saya memahami mengapa orang miskin terus diproduksi oleh struktur ekonomi dan bagaimana hubungan kepemilikan serta produksi dapat melahirkan eksploitasi.
Soekarno membawa saya kembali kepada rakyat Indonesia dan mengajarkan bahwa pembebasan harus mempunyai bentuk perjuangan yang sesuai dengan sejarah dan kenyataan bangsa sendiri.
Ketiganya bertemu dalam satu kesadaran: manusia tidak boleh dibiarkan hidup dalam penindasan yang sebenarnya dapat dilawan melalui perjuangan moral, intelektual, sosial, dan politik.
V. Mengapa Islam dan Marxisme Tidak Harus Dipertentangkan dalam Perjuangan Sosial?
Salah satu persoalan yang sering muncul ketika membicarakan Islam dan Marx adalah anggapan bahwa keduanya pasti bertentangan dalam segala hal.
Memang terdapat perbedaan mendasar. Islam berdiri di atas keyakinan kepada Allah, wahyu, dan kehidupan akhirat. Sementara Marx mengembangkan materialisme sebagai dasar kritik dan analisis sejarah masyarakat.
Namun, perbedaan tersebut tidak otomatis menutup kemungkinan kerja sama dalam perjuangan sosial.
Soekarno telah mencoba membicarakan persoalan ini dalam tulisan Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme pada 1926.
Dalam tulisan itu, Soekarno membedakan sosialisme Islam yang berlandaskan spiritualisme dengan sosialisme Marxis yang berlandaskan materialisme. Ia tidak meminta umat Islam menerima seluruh filsafat Marx, tetapi mengajak mereka memahami manfaat analisis historis-materialisme untuk membaca persoalan ekonomi dan politik.
Ia juga mengingatkan kaum Marxis agar tidak memusuhi gerakan Islam yang mempunyai kekuatan sosial di tengah rakyat.
Gagasan ini sangat penting untuk kehidupan pergerakan hari ini.
Sebab, jika seorang Muslim menganggap semua analisis Marx otomatis bertentangan dengan agamanya, ia mungkin kehilangan perangkat penting untuk membaca ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, jika seorang Marxis menganggap seluruh umat beragama sebagai penghalang perubahan sosial, ia mungkin kehilangan kesempatan membangun persatuan dengan jutaan rakyat yang menjadikan agama sebagai sumber moral perjuangannya.
Yang harus dipertemukan adalah keberpihakan dan kerja nyata, bukan pemaksaan kesamaan seluruh keyakinan filosofis.
Ada tiga prinsip yang menurut saya penting.
Pertama, agama tidak boleh menjadi pembenaran bagi ketidakadilan.
Tidak boleh ada orang yang menggunakan agama untuk melindungi praktik eksploitasi, korupsi, perampasan hak, atau penindasan terhadap orang kecil.
Kedua, analisis ekonomi tidak boleh kehilangan kemanusiaan.
Kritik terhadap kapitalisme harus diarahkan pada pembebasan manusia, bukan melahirkan bentuk penindasan baru. Perjuangan ekonomi harus tetap menghormati martabat, kebebasan, dan hak manusia.
Ketiga, persatuan harus dibangun tanpa menghapus perbedaan.
Umat Islam, nasionalis, Marxis, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya dapat bekerja bersama dalam agenda konkret: melawan kemiskinan, memperjuangkan upah layak, membela petani, memperkuat koperasi, memperluas pendidikan, dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan.
Persatuan seperti inilah yang memiliki makna politik dan sosial.
VI. Dari Pemikiran Menuju Praktik: Membumikan Muhammad, Marx, dan Marhaen
Ada bahaya besar dalam kehidupan kaum pergerakan, yaitu ketika ideologi berubah menjadi identitas yang hanya dibanggakan.
Seseorang merasa sudah menjadi pembela rakyat karena hafal ayat-ayat tentang kaum miskin. Seseorang merasa sudah menjadi Marxis karena mampu menjelaskan nilai lebih dan pertentangan kelas. Seseorang merasa sudah menjadi Marhaenis karena mampu mengutip pidato Soekarno.
Padahal, rakyat tidak membutuhkan kita sekadar menjadi orang yang pandai berbicara.
Rakyat membutuhkan perubahan dalam kehidupan mereka.
Jika kita sungguh-sungguh mengikuti Muhammad, kita harus hadir ketika orang miskin membutuhkan pertolongan.
Jika kita mempelajari Marx, kita harus mampu mengidentifikasi struktur ekonomi yang membuat rakyat terus berada dalam ketergantungan.
Jika kita mengaku sebagai Marhaenis, kita harus bersedia bekerja bersama rakyat untuk mengubah struktur tersebut.
Bagi saya, ketiga pemikiran itu harus diterjemahkan dalam pekerjaan konkret.
1. Di bidang pertanian: petani harus berdaulat atas kehidupannya
Perjuangan Marhaen harus dimulai dengan melihat kehidupan petani.
Petani bukan sekadar objek bantuan pemerintah. Mereka adalah produsen pangan yang mempunyai posisi strategis dalam kehidupan bangsa.
Mereka membutuhkan akses terhadap tanah, pupuk, benih, teknologi, irigasi, pembiayaan, dan pasar yang adil.
Jangan sampai petani terus-menerus menjadi pihak yang menanggung risiko produksi, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain dalam rantai perdagangan.
Kita harus memperkuat organisasi tani, koperasi produksi, pengolahan hasil pertanian, dan jaringan distribusi yang memberikan posisi tawar lebih baik kepada petani.
2. Di bidang ekonomi rakyat: koperasi harus menjadi alat perjuangan
Koperasi memiliki relevansi penting dalam gagasan ekonomi kerakyatan.
Koperasi tidak boleh hanya menjadi tempat jual beli barang atau sekadar badan usaha yang mengejar keuntungan.
Koperasi harus menjadi alat konsolidasi kekuatan ekonomi masyarakat.
Ketika masyarakat kecil membeli barang melalui koperasi, mereka dapat membangun kekuatan permintaan bersama.
Ketika petani menjual hasil panen melalui koperasi, mereka berpeluang memperkuat posisi tawar.
Ketika masyarakat mengumpulkan modal melalui koperasi, mereka dapat membangun sumber pembiayaan yang lebih berpihak kepada kepentingan anggota.
Namun, koperasi juga harus dikelola secara profesional, transparan, demokratis, dan akuntabel. Semangat kerakyatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tata kelola yang baik.
Di sinilah ajaran Muhammad tentang amanah, analisis Marx tentang hubungan ekonomi, dan Marhaenisme tentang kemandirian rakyat dapat diterjemahkan dalam satu pekerjaan nyata.
3. Di bidang perburuhan: manusia tidak boleh menjadi sekadar komoditas
Buruh bukan hanya angka dalam laporan biaya perusahaan.
Mereka adalah manusia yang mempunyai keluarga, kebutuhan hidup, harapan, dan hak atas kehidupan yang bermartabat.
Perjuangan buruh harus menyentuh upah layak, keselamatan kerja, jaminan sosial, kebebasan berserikat, dan perlindungan dari praktik kerja yang eksploitatif.
Analisis Marx membantu kita membaca relasi produksi. Ajaran Islam memberikan landasan moral untuk memperlakukan pekerja secara adil. Marhaenisme memberikan orientasi perjuangan agar pembangunan nasional tidak mengorbankan rakyat pekerja.
4. Di bidang pendidikan: membangun kesadaran kritis rakyat
Kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap pengetahuan.
Rakyat yang tidak memperoleh akses pendidikan, informasi, dan teknologi akan lebih mudah berada dalam ketergantungan.
Karena itu, perjuangan ideologis harus disertai pendidikan rakyat.
Bukan pendidikan yang hanya membuat rakyat hafal istilah, melainkan pendidikan yang membantu mereka memahami persoalan kehidupan sehari-hari.
Petani harus memahami persoalan harga dan rantai distribusi. Buruh harus memahami hak dan hubungan kerja. Anggota koperasi harus memahami pengelolaan modal dan demokrasi ekonomi. Masyarakat desa harus mampu membaca kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar alat untuk mendapatkan ijazah.
5. Di bidang politik: kekuasaan harus menjadi alat pengabdian kepada rakyat
Perjuangan tidak boleh berhenti pada kegiatan sosial.
Struktur ekonomi dan distribusi sumber daya juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik.
Karena itu, kaum pergerakan harus berani mengawasi kekuasaan, mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat, memperjuangkan kebijakan publik yang adil, dan menolak korupsi serta penyalahgunaan wewenang.
Seorang aktivis tidak boleh kehilangan keberpihakannya hanya karena memperoleh jabatan.
Jangan sampai seseorang memulai perjuangannya atas nama rakyat, tetapi setelah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan justru menjadi penjaga kepentingan kelompok yang dahulu dilawannya.
Di sinilah konsistensi ideologi diuji.
Ukuran keberhasilan perjuangan bukan seberapa banyak kader yang berhasil menduduki jabatan, melainkan seberapa banyak kehidupan rakyat yang berhasil diperbaiki.
VII. Kesimpulan: Saya Berangkat dari Muhammad, Belajar dari Marx, dan Menemukan Jalan dalam Marhaenisme
Pada akhirnya, perjalanan pemikiran ini membawa saya kepada sebuah kesimpulan.
Muhammad, Marx, dan Marhaen bukanlah tiga ajaran yang identik. Ketiganya lahir dari sejarah, landasan filsafat, dan tujuan pemikiran yang berbeda.
Muhammad mengajarkan saya bahwa keimanan harus melahirkan keberpihakan kepada manusia yang dilemahkan. Islam mengajarkan keadilan, amanah, kepedulian terhadap fakir miskin, pembelaan terhadap kaum tertindas, dan tanggung jawab sosial atas kekayaan.
Marx mengajarkan saya bahwa kemiskinan tidak cukup dipahami sebagai persoalan individu. Kemiskinan harus dibaca melalui struktur ekonomi, hubungan produksi, penguasaan alat produksi, akumulasi kapital, dan relasi kekuasaan yang membentuk kehidupan masyarakat.
Soekarno mengajarkan saya bahwa pemikiran tersebut harus dibawa kembali kepada kenyataan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia mempunyai sejarah, struktur sosial, dan persoalan ekonomi sendiri. Karena itu, perjuangan harus dibangun berdasarkan kehidupan nyata rakyat Indonesia.
Melalui Marhaenisme, saya menemukan sebuah jalan perjuangan yang menjadikan rakyat kecil sebagai pusat perhatian politik dan ekonomi bangsa.
Bagi saya, ketiganya bertemu dalam satu napas perjuangan, yaitu menyelamatkan manusia dari kemiskinan, ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan.
Tetapi satu hal harus selalu diingat: membela orang miskin tidak cukup dengan memberikan sedekah, sebagaimana memahami Marx tidak cukup dengan membaca Das Kapital, dan menjadi Marhaenis tidak cukup dengan meneriakkan nama Soekarno.
Kita harus bekerja.
Kita harus hadir di tengah petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, masyarakat desa, dan seluruh rakyat yang kehidupannya masih dibatasi oleh ketidakadilan struktural.
Kita harus membangun organisasi rakyat, memperkuat ekonomi kolektif, memperjuangkan hak-hak pekerja, mengembangkan koperasi, dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Sebab, jika Islam hanya berhenti menjadi ritual, Marx hanya berhenti menjadi bacaan, dan Marhaenisme hanya berhenti menjadi slogan, maka ketiganya tidak akan pernah benar-benar sampai kepada rakyat.
Saya tidak ingin menjadi orang yang hanya pandai berbicara tentang kemiskinan tanpa pernah berusaha menguranginya.
Saya tidak ingin menjadi orang yang hanya pandai mengutip ayat tentang kaum tertindas tanpa pernah membela mereka.
Saya tidak ingin menjadi orang yang hanya pandai mengutip Marx tanpa memahami kenyataan material rakyat.
Dan saya tidak ingin menjadi orang yang mengaku Marhaenis, tetapi justru menjauh dari kehidupan kaum Marhaen.
Sebab pada akhirnya, ideologi bukanlah sesuatu yang harus sekadar dibanggakan, melainkan sesuatu yang harus dibuktikan melalui keberpihakan dan pekerjaan nyata.
Jika Muhammad mengajarkan saya untuk mencintai dan membela mereka yang dilemahkan, jika Marx mengajarkan saya untuk memahami struktur yang melemahkan mereka, dan jika Soekarno mengajarkan saya untuk memperjuangkan pembebasan mereka dalam kenyataan Indonesia, maka saya akan membawa ketiganya ke dalam satu medan perjuangan: bekerja bersama rakyat untuk membangun kehidupan yang lebih adil dan bermartabat.
Quotes Penutup
"Saya berangkat dari Muhammad untuk menemukan keberpihakan, belajar dari Marx untuk memahami penindasan, dan menemukan Marhaenisme Soekarno sebagai jalan perjuangan di bumi Indonesia."
"Iman tanpa keberpihakan kepada yang tertindas kehilangan dimensi sosialnya. Ilmu tanpa keberpihakan kepada rakyat kehilangan arah kemanusiaannya. Dan ideologi tanpa kerja nyata hanyalah kesombongan intelektual."
"Jangan hanya menjadi orang yang pandai mengutip ayat, menghafal Das Kapital, atau meneriakkan nama Soekarno. Jadilah manusia yang tangannya bersedia bekerja, kakinya bersedia melangkah, dan pikirannya terus berpihak kepada rakyat."
Muhammad mengajarkan keberpihakan. Marx mengajarkan kesadaran. Marhaenisme mengajarkan perjuangan.
SATU NAPAS: MEMBEBASKAN MANUSIA DARI PENINDASAN.
Daftar Referensi dan Bacaan Utama
Berikut literatur yang menjadi fondasi tulisan ini. Saya pisahkan sumber primer, sumber keislaman, dan data pendukung agar pembaca dapat menelusuri gagasan secara lebih bertanggung jawab.
A. Literatur Islam
1. Al-Qur'an
Al-Baqarah: 177 — kebajikan, kepedulian sosial, dan pemberian harta.
Al-Baqarah: 188 — larangan memakan harta orang lain dengan jalan batil.
An-Nisa: 75 — pembelaan terhadap kaum tertindas (al-mustad'afin).
An-Nahl: 90 — perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan.
Al-Qashash: 5 — janji Allah kepada kaum yang dilemahkan.
At-Taubah: 60 — distribusi zakat kepada kelompok yang berhak.
Al-Ma'un: 1–7 — kritik terhadap pendusta agama yang mengabaikan anak yatim dan orang miskin.
2. Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim — hadis mengenai kepedulian sosial, tanggung jawab terhadap sesama, dan larangan berbuat zalim.
B. Literatur Marxis
3. Das Kapital — Karl Marx, Volume I (1867).
Bagian penting:
Bab I: Komoditas.
Bab IV: Transformasi Uang Menjadi Kapital.
Bab VI: Pembelian dan Penjualan Tenaga Kerja.
Bab VII: Proses Kerja dan Proses Pembentukan Nilai Lebih.
Bab VIII–X: Hari Kerja dan tingkat nilai lebih.
Bab XXIII: Hukum Umum Akumulasi Kapital.
Bab XXVI: Rahasia Akumulasi Primitif.
Baca Das Kapital Volume I (teks lengkap, bahasa Inggris).
4. The German Ideology — Karl Marx dan Friedrich Engels (1845–1846).
Penting untuk memahami konsepsi materialisme historis.
5. The Communist Manifesto — Karl Marx dan Friedrich Engels (1848).
Penting untuk memahami perjuangan kelas, kapitalisme, dan perubahan masyarakat.
C. Literatur Soekarno dan Marhaenisme
6. Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme — Ir. Soekarno (1926).
Terbit pertama kali di Suluh Indonesia Muda. Merupakan rujukan utama mengenai usaha Soekarno mempertemukan tiga arus pergerakan tersebut.
Baca teks Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme (ejaan modern).
7. Di Bawah Bendera Revolusi — Ir. Soekarno.
Kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang penting untuk memahami perkembangan ideologi perjuangan Indonesia.
8. Marhaenisme — pemikiran Soekarno.
Pelajari melalui perkembangan pemikiran sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan perjuangan ekonomi rakyat.
D. Data dan kajian pendukung
9. Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026, dirilis 5 Agustus 2026.
BPS+1
10. Kajian sejarah pemikiran Soekarno, termasuk artikel akademik mengenai Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme dan perkembangan pemikiran Marxisme di Indonesia.
Cambridge University Press+1
Catatan akademis: Ada tiga hal yang perlu dijaga ketika tulisan ini dikembangkan menjadi naskah buku atau tulisan ilmiah. Pertama, jangan menyamakan konsep riba dengan nilai lebih secara teknis; hubungan tersebut merupakan interpretasi politik Soekarno. Kedua, jangan menyebut Marhaenisme sebagai salinan Marxisme, karena ia mempunyai karakter kebangsaan dan konteks sosial Indonesia. Ketiga, ayat Al-Qur'an harus dibaca sesuai konteks tafsirnya, bukan sekadar dijadikan slogan politik.
Dengan demikian, tulisan ini dapat dipertahankan sebagai sebuah sintesis perjuangan moral, analisis sosial, dan pembebasan nasional, tanpa mengaburkan perbedaan intelektual ketiganya.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk berita ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!








