Ekonomi

Membedah Pajak Dosa di Indonesia

Sebungkus rokok Surya isi 12 batang dijual sekitar Rp26.000-28000. Sekitar Rp19.000 dari harga itu disetor ke pemerintah, dan perusahaan hanya menerima hasil penjualan bersih sekitar Rp7.000 per bungkus. Hampir tiga perempat harga sebungkus rokok adalah pajak.

Admin
7 mnt baca4 dibaca
Membedah Pajak Dosa di Indonesia

Disclaimer!!!

Harga yang dipakai mengacu pada harga jual pada online shop atau harga di warung. Harga dapat berbeda mengacu pada masing masing lokasi.

Sebungkus rokok Surya isi 12 batang dijual sekitar Rp26.000-28000. Sekitar Rp19.000 dari harga itu disetor ke pemerintah, dan perusahaan hanya menerima hasil penjualan bersih sekitar Rp7.000 per bungkus. Hampir tiga perempat harga sebungkus rokok adalah pajak.

pajak dosa (sin tax) singkatnya merupakan pungutan tambahan atas barang yang merugikan kesehatan atau masyarakat. Kenapa negara memajaki setinggi itu, bagaimana hitungannya, dan ke mana uangnya pergi?

"Dosa" di sini bukan soal agama, melainkan soal biaya. Ada empat alasan utamanya.

  1. Eksternalitas negatif. Perokok dan peminum menimbulkan biaya bagi orang lain: asap bagi orang sekitar, beban layanan kesehatan yang ditanggung bersama, kecelakaan akibat alkohol. Pajak membuat harga lebih mencerminkan biaya sosial itu.

  2. Internalitas. Konsumen sering meremehkan risiko jangka panjang, dan kecanduan membuat pilihan tidak sepenuhnya rasional.

  3. Melindungi remaja. Anak muda paling peka terhadap harga. Studi PKJS Universitas Indonesia menemukan bahwa harga rokok yang lebih tinggi menurunkan peluang remaja SMA untuk merokok.

  4. Penerimaan yang stabil. Permintaan barang adiktif tidak mudah turun, sehingga hasil pajaknya bisa diandalkan.

Dasar hukumnya UU Cukai (UU 39/2007). Pasal 2 menetapkan barang kena cukai sebagai barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, atau pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Objek

Pungutan

Aturan utama

Status

Rokok dan produk tembakau

Cukai, pajak rokok, PPN

UU Cukai, PMK 97/2024 (rokok), PMK 96/2024 (rokok elektrik dan HPTL), PMK 26/2026 (pajak rokok)

Berlaku

Minuman beralkohol dan etil alkohol

Cukai, PPN

PMK 160/2023, PMK 89/2025

Berlaku

Diskotek, karaoke, kelab malam, bar

PBJT 40-75%

UU HKPD Pasal 58

Berlaku

Minuman berpemanis kemasan (MBDK)

Cukai

Belum ada PMK tarif

Belum berlaku

Barang kena cukai saat ini ada tiga: hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman beralkohol.

Untuk hiburan, UU HKPD mengatur PBJT maksimal 10% secara umum, tetapi 40% sampai 75% untuk diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. Pengusaha menggugat ketentuan ini ke Mahkamah Konstitusi, dan pada Januari 2025 MK menolaknya sehingga tarif 40-75% tetap berlaku. Satu pengecualian: mandi uap/spa dimaknai MK sebagai pelayanan kesehatan tradisional, sehingga tidak kena tarif itu. Pemerintah daerah juga bisa memberi keringanan lewat Pasal 101 UU HKPD.

Contoh

Rokok Surya isi 12 batang, harga Rp26.000

Beban cukai, PPN, dan pajak rokok untuk sebungkus rokok isi 12 batang produksi mesin golongan I tahun 2026 adalah Rp19.071. Rinciannya:

  • Cukai: Rp1.231 per batang × 12 = Rp14.772. Tarif ini dari PMK 97/2024, dengan harga jual eceran minimal Rp2.375 per batang atau Rp28.500 per bungkus.

  • Pajak rokok: 10% dari cukai = Rp1.477.

  • PPN: 9,9% dari harga jual eceran Rp28.500 = Rp2.821.

Komponen

Per bungkus

% dari Rp26.000

Cukai

Rp14.772

57%

Pajak rokok

Rp1.477

6%

PPN

Rp2.821

11%

Total pajak

Rp19.071

73%

Sisa untuk produsen, distributor, dan pengecer

Rp6.929

27%

Dari sisa sekitar Rp7.000 itu produsen membiayai tembakau, cengkeh, upah, kemasan, distribusi, dan labanya. Harga di warung berkisar Rp26.000-28.000.

Bir Bintang Pilsener botol 330 ml

Bintang Pilsener berkadar alkohol 4,7%, jadi masuk golongan A dengan tarif cukai Rp16.500 per liter. Cukai per botol 330 ml: 0,33 × Rp16.500 = Rp5.445.

Di toko online, Bintang botol 330 ml dijual Rp128.000 per bundel isi 6 (Rp21.333 per botol) dan Rp336.000 per karton isi 24 (Rp14.000 per botol).

Harga Rp21.333

Harga Rp14.000

Cukai

Rp5.445 (26%)

Rp5.445 (39%)

PPN 11%

Rp2.114 (10%)

Rp1.387 (10%)

Total pajak

Rp7.559 (35%)

Rp6.832 (49%)

Sisa

Rp13.774

Rp7.168

Cukai berupa nominal tetap, jadi semakin murah harga jual, semakin besar porsi pajaknya.

Anggur Putih Orang Tua, botol 620 ml, harga Rp70.000

Anggur ini produksi dalam negeri, berkadar alkohol di rentang 5-20% sehingga masuk golongan B, dengan tarif cukai Rp42.500 per liter. Perhitungan atas harga penuh Rp70.000:

  • Cukai: 0,62 liter × Rp42.500 = Rp26.350, atau 37,6% dari harga.

  • PPN 11%: Rp70.000 × 11/111 = Rp6.937, atau 9,9% dari harga.

  • Total pajak: Rp33.287, atau 47,6% dari harga.

  • Sisa: Rp36.713 (52,4%) untuk produsen, distributor, dan toko.

Harga per liternya sekitar Rp112.900, dan Rp42.500 per liter dari cukai itu hampir 2,6 kali tarif cukai bir golongan A. Itu sebabnya hampir separuh harga sebotol anggur ini adalah pajak.

Ke mana uangnya pergi

Tidak semua pungutan diperlakukan sama.

Cukai rokok. UU HKPD menetapkan 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri sebagai Dana Bagi Hasil (DBH CHT): 0,8% untuk provinsi, 1,2% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 1% untuk kabupaten/kota lain di provinsi itu. Dana tersebut wajib dipakai untuk tiga bidang menurut PMK 22/2026: 50% kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, dan 10% penegakan hukum. Sisanya, 97%, masuk penerimaan umum APBN.

Pajak rokok. Dari bagian daerah, minimal 50% wajib dipakai untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Rinciannya menurut PMK 26/2026: 37,5% untuk kontribusi program Jaminan Kesehatan, minimal 7,5% untuk pelayanan kesehatan lainnya, dan maksimal 5% untuk penegakan hukum daerah. UU APBN 2026 juga menyisihkan 2,5% pajak rokok untuk penegakan hukum oleh pemerintah pusat.

PPN dan cukai alkohol. Tidak diikat peruntukannya. Seluruhnya masuk kas negara dan membiayai belanja APBN secara umum.

Untuk sebungkus Surya isi 12 batang:

Pungutan

Nilai

Bagian yang diikat peruntukannya

Cukai

Rp14.772

3% atau Rp443 menjadi DBH CHT: Rp222 kesejahteraan, Rp177 kesehatan, Rp44 penegakan hukum. Sisanya Rp14.329 ke APBN umum

Pajak rokok

Rp1.477

Rp554 untuk JKN, minimal Rp111 untuk kesehatan lain, maksimal Rp74 untuk penegakan hukum, sisanya Rp738 bebas dipakai daerah

PPN

Rp2.821

Seluruhnya APBN umum

Dari Rp19.071 yang disetor, bagian yang terikat langsung pada kesehatan dan pengendalian dampak rokok hanya sekitar Rp1.000. Sisanya membiayai negara secara umum.

Dua sisi dampak

Sisi positif

Sisi negatif

Konsumen

Konsumsi turun, risiko penyakit berkurang, keluarga miskin bisa mengalihkan uang ke gizi dan pendidikan

Beban lebih berat bagi yang berpenghasilan rendah; perokok kecanduan tetap membeli atau beralih ke produk murah dan ilegal

Industri

Produsen yang patuh bertahan lewat produk golongan murah

Tekanan pada petani dan buruh; persaingan dengan produk ilegal

Negara dan masyarakat

Penerimaan negara, DBH, biaya kesehatan jangka panjang berpotensi turun

Tujuan fiskal dan tujuan kesehatan saling bertabrakan

Pihak skeptis menilai pajak ini paternalistik dan memukul kelompok miskin paling keras. Peneliti dari Universitas Brawijaya memperkirakan pembatasan produk tembakau bisa berdampak pada ratusan ribu petani dan tenaga kerja.

Ketika desain tidak bekerja

  • Keterjangkauan rokok belum turun. Kajian CISDI menyimpulkan bahwa kebijakan cukai tembakau selama satu dekade terakhir belum cukup menurunkan keterjangkauan harga rokok.

  • Celah struktur tarif. Produsen besar memecah produksinya agar kena golongan tarif yang lebih rendah, sehingga produknya tetap murah. Karena itu penyederhanaan golongan terus disuarakan.

  • Downtrading dan rokok ilegal. Gudang Garam melaporkan konsumen beralih ke rokok lebih murah. Selisih beban pajak antara rokok mesin dan rokok tangan golongan I melebar dari 1,9 kali pada 2018 menjadi 2,9 kali pada 2025-2026. Rokok ilegal dijual Rp12.000-15.000 per bungkus. Pemerintah menyiapkan tambahan satu layer tarif cukai agar produsen kecil yang tadinya ilegal bisa masuk jalur legal, dan Menkeu Purbaya menegaskan rencana itu tetap jalan.

  • Amanat dan realisasi. DBH CHT 2026 sebesar Rp3,28 triliun, turun sekitar 48,66% dari Rp6,39 triliun pada 2025. Kajian FITRA menilai penetapan 3% dalam UU HKPD tidak langsung diikuti komitmen penerapannya.

  • MBDK yang terus tertunda. Rencana cukai minuman berpemanis muncul sejak 2020. Target Rp7,6 triliun sempat dicantumkan di APBN 2026, tetapi tidak diterapkan. Kini targetnya semester II 2027 dengan penerimaan Rp1,7 triliun, sementara keputusan penerapannya belum diambil. Cakupannya terbatas pada minuman kemasan pabrik; es teh manis di warung makan tidak termasuk.

Pajak dosa paling kuat ketika tujuannya mengubah perilaku, terutama remaja, dan menutup biaya sosial. Ia paling lemah ketika struktur tarifnya bocor, konsumen pindah ke produk murah atau ilegal, atau hanya sebagian kecil hasilnya kembali ke kesehatan.

Bagikan:

Komentar Pembaca (0)

Belum ada komentar untuk berita ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca Juga