GMNI Blitar Terus Kawal UNISBA, Pencabutan Sanksi Administratif Disetujui dan Menunggu Surat Resmi
Pencabutan sanksi pelanggaran administratif UNISBA telah disetujui dan saat ini tinggal menunggu surat resmi sebagai bentuk kepastian administratif.

BLITAR – Upaya pengawalan yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Blitar terhadap penyelesaian persoalan status Universitas Islam Balitar (UNISBA) mulai menunjukkan perkembangan positif.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Plt. Rektor Universitas Islam Balitar Blitar, Dr. H. Supriyono, M.Ed., melalui pesan yang disampaikan kepada Ardian Ahmad Presma Unisba Sekaligus Wakabid Politik GMNI Blitar
Dalam pesannya, Dr. H. Supriyono, M.Ed., menyampaikan bahwa pencabutan sanksi pelanggaran administratif UNISBA telah disetujui dan saat ini tinggal menunggu surat resmi sebagai bentuk kepastian administratif.
"Alhamdulillah. Dengan gembira saya kabarkan status sanksi pelanggaran administratif kita sudah disetujui dicabut dan menunggu surat resmi," demikian pesan yang disampaikan Plt. Rektor UNISBA, Dr. H. Supriyono, M.Ed.
Ia juga menyampaikan bahwa pada Senin mendatang akan dilaksanakan rapat bersama panitia Yudisium dan Wisuda serta panitia Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Rapat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut persiapan agenda akademik mahasiswa.
Perkembangan ini menjadi kabar penting bagi mahasiswa UNISBA, khususnya mereka yang selama ini menantikan kepastian pelaksanaan PKKMB, yudisium, dan wisuda. Sebab, persoalan status administratif kampus sebelumnya turut menjadi perhatian dalam keberlangsungan aktivitas dan pelayanan akademik.
Menanggapi perkembangan tersebut, Presiden Mahasiswa Unisba sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Blitar, Ardian Ahmad, menyampaikan apresiasi atas informasi dan perkembangan yang disampaikan pihak rektorat. Menurutnya, hal ini merupakan perkembangan yang patut disyukuri setelah melalui berbagai proses komunikasi, audiensi, dan pengawalan bersama elemen mahasiswa.
"Alhamdulillah, kami menyambut baik perkembangan ini. Namun, bagi GMNI, pengawalan belum selesai sampai surat resmi benar-benar diterbitkan dan hak-hak akademik mahasiswa dapat dipastikan kembali berjalan sebagaimana mestinya. Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administratif kelembagaan," ungkap Ardian.
Sebelumnya, DPC GMNI Blitar bersama elemen mahasiswa, termasuk BEM dan DPM UNISBA, telah melakukan audiensi dan mendorong pihak kampus agar segera menyelesaikan persoalan status pembinaan. Pengawalan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi mahasiswa dalam memperjuangkan kepastian hak akademik serta masa depan mahasiswa.
GMNI Blitar menegaskan bahwa pengawalan terhadap UNISBA tidak berhenti pada penyelesaian sanksi administratif semata. Lebih dari itu, diperlukan pembenahan tata kelola kelembagaan, peningkatan mutu pendidikan, transparansi, dan akuntabilitas agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Bagi GMNI, kampus harus menjadi ruang pendidikan yang menjamin hak mahasiswa, melahirkan insan intelektual, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
DPC GMNI Blitar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, civitas akademika, dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta menjaga kesabaran selama proses penyelesaian berlangsung.
GMNI Blitar akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Mari bersama mengawal UNISBA bertransformasi menjadi universitas yang berintegritas, bermutu, dan berdampak.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk berita ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!







