Anomali Hak Keuangan Pejabat Negara

Seorang anggota DPR yang menjabat tiga bulan bisa menerima pensiun seumur hidup tanpa pernah menyetor iuran. Seorang PNS harus mengabdi puluhan tahun dan dipotong gajinya tiap bulan untuk hak yang sama.

AdminSelasa, 10 November 2026

12 mnt baca22 dibaca

DISCLAIMER!!!

Tulisan ini bukan serangan terhadap jaminan hari tua. Siapa pun yang bekerja untuk negara berhak atas masa tua yang layak. Yang dipersoalkan adalah ketika kata "pensiun" dipakai untuk membungkus sesuatu yang secara logika bukan pensiun, melainkan uang terima kasih seumur hidup yang dibayar APBN.

Contoh uang pensiun yang masuk akal

Gaji PNS, TNI, dan Polri dipotong 4,75% tiap bulan untuk iuran pensiun, dikelola PT Taspen (ASN) dan PT ASABRI (TNI/Polri). Besaran pensiunnya proporsional: 2,5% × masa kerja × gaji pokok terakhir, dengan batas minimal 40% dan maksimal 75%. Yang bekerja 30 tahun menerima lebih besar daripada yang bekerja 16 tahun. Pesertanya juga jutaan orang, sekitar 4,8 juta pensiunan, sehingga risikonya tersebar, bukan ditanggung segelintir orang.

Dasar hukumnya UU No. 11 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1966, dan PP No. 8 Tahun 2024. Skema ini tidak sempurna, tapi tiga prinsipnya jelas: ada iuran, ada syarat masa kerja, dan ada proporsionalitas.

Sedangkan Pensiunnya Pejabat:

Lewat UU No. 12 Tahun 1980, pimpinan dan anggota DPR, MPR, DPD, BPK, dan MA mendapat pensiun seumur hidup tanpa iuran dan tanpa syarat masa kerja minimal. Besarannya dipatok persentase tetap, sekitar 60% dari gaji pokok, dan bisa diwariskan ke janda atau duda.

Contoh paling telanjang adalah pergantian antarwaktu: yang digantikan dan yang menggantikan sama-sama berhak pensiun, meski salah satunya hanya menjabat tiga bulan. Sejak 1980, tercatat sekitar 5.175 penerima dengan beban sekitar Rp226 miliar. Karena penerimanya hanya ribuan dan tidak ada dana iuran, ini bukan asuransi. Ini kewajiban yang dibayar langsung dari APBN tahun berjalan, tanpa dana cadangan dari kontribusi penerimanya sendiri.

	ASN/TNI/Polri	Anggota DPR	Menteri	Kepala daerah	Presiden/Wapres
Iuran	4,75%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Syarat masa kerja	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Dasar hukum	UU 11/1969	UU 12/1980	PP 50/1980	PP 9/1980	UU 7/1978
Terdampak putusan MK?	Tidak	Ya	Kemungkinan	Belum	Belum

MK mengakui UU 12/1980 Inkonstitusional Bersyarat

Pada 16 Maret 2026, lewat Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 12/1980 inkonstitusional bersyarat. Alasannya, undang-undang itu sudah kehilangan relevansi karena disusun sebelum amandemen UUD 1945 dan tidak sesuai lagi dengan struktur ketatanegaraan yang berlaku. MK memberi waktu dua tahun bagi DPR dan pemerintah untuk menyusun UU pengganti, dengan batas sekitar Maret 2028.

Ada satu nuansa penting. Selama masa penyusunan, UU 12/1980 tetap berlaku, jadi pensiun belum otomatis berhenti dibayar. Kalau UU pengganti tidak selesai tepat waktu, UU lama gugur demi hukum.

Yang luput dari Reformasi

Putusan MK hanya mengenai UU 12/1980. Skema lain dengan logika serupa belum tersentuh sama sekali.

Menteri. Mereka mendapat pensiun seumur hidup lewat PP No. 50 Tahun 1980, turunan dari UU yang sama. Seorang menteri yang menjabat hanya satu bulan, seperti Saifullah Yusuf, tetap berhak atas pensiun begitu berhenti dengan hormat. Besarannya dihitung dari masa jabatan yang singkat itu, tapi haknya tetap ada.
Kepala daerah dan wakilnya. Mereka diatur PP No. 9 Tahun 1980, sekitar 60% dari gaji pokok, dan janda atau dudanya mendapat 50% jika yang bersangkutan wafat dalam jabatan. Dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, ribuan pejabat baru ditambahkan tiap periode Pilkada, dan bebannya menumpuk terus karena berlaku seumur hidup masing-masing.
Presiden dan Wakil Presiden. Mereka diatur UU No. 7 Tahun 1978, undang-undang terpisah yang belum masuk proses evaluasi, meski logikanya sama: flat, tanpa iuran bertahap, penuh begitu lengser.

Anggota Baleg DPR dari Golkar, Firman Soebagyo, sudah mendorong agar reformasi diperluas ke kepala daerah, DPD, pejabat eselon tertentu, hingga direksi dan komisaris BUMN. Tapi sejauh ini baru wacana, belum jadi putusan hukum apa pun.

Yang serupa

Pensiun hanyalah satu pintu. Logika yang sama, yaitu menerima uang negara tanpa ukuran kerja yang bisa diperiksa publik, muncul di tempat lain dengan tingkat kejelasan yang berbeda.

Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN/BUMD. Kursi pengawas di perusahaan negara kerap diisi lewat penempatan politik, bukan murni kompetensi, dengan honor yang signifikan sementara beban kerja aktualnya dipertanyakan publik. Temuan sementara Ombudsman RI menyebutkan bahwa hingga 2019 terdapat 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris anak perusahaan yang terindikasi rangkap jabatan sekaligus rangkap penghasilan. Polanya belum surut: Transparency International Indonesia mencatat 33 wakil menteri merangkap komisaris BUMN hingga akhir September 2025, dalam peta 562 jabatan komisaris di 119 BUMN dan anak perusahaan. Praktik ini berlanjut meski Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025 melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan komisaris atau direksi, dan TI Indonesia menilai putusan itu tidak cukup membuat pemerintah bergeming. Pada Juli 2026, ICW melaporkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional ke Ombudsman atas dugaan rangkap jabatan di BUMN, yang masih dalam proses. Pada sisi honor, laporan keuangan Bank Mandiri memperlihatkan bonus dan tantiem dewan komisaris mencapai Rp388,82 miliar pada 2024, jauh melampaui gaji dan tunjangan mereka sebesar Rp122,57 miliar. Presiden Prabowo sendiri mengungkapkan adanya komisaris yang rapat sebulan sekali tetapi menerima tantiem Rp40 miliar setahun, tanpa menyebut identitasnya.

Pemerintah merespons lewat Surat Edaran Danantara pada Juli 2025 yang menghapus tantiem komisaris, meski komisaris tetap menerima gaji pokok bulanan. Persoalan serupa terjadi di daerah. Kemendagri mengakui bahwa pimpinan BUMD banyak diisi orang yang tidak berkompeten dan terindikasi berkepentingan politik, sementara KPK mencatat 186 BUMD memiliki dewan pengawas/komisaris lebih banyak daripada direksi, dan 60 persen BUMD tidak memiliki satuan pengawas internal. Dengan demikian, kursi yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan berisiko menjadi hadiah jabatan. Karena BUMN dan BUMD jumlahnya ratusan dan penelusuran ini hanya menemukan angka-angka parsial dari berbagai lembaga, tanpa rekapitulasi terpusat yang terbuka bagi publik, besaran totalnya sulit dihitung. Karena itu transparansi menjadi tuntutan pokok. Revisi UU BUMN yang disahkan DPR pada Oktober 2025 menghapus ketentuan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas bukan penyelenggara negara, sehingga kewajiban pelaporan harta kekayaan kembali menjadi pijakan hukum bagi tuntutan keterbukaan tersebut.

Pejabat "non-job". Penyederhanaan eselon III dan IV bermula dari arahan Presiden pada Oktober 2019 agar birokrasi hanya dua level, dengan jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) disetarakan menjadi jabatan fungsional. Sejak 2021 banyak jabatan struktural dialihkan ke fungsional. Pemerintah berulang kali menjamin penghasilan tidak turun: Menteri Keuangan saat itu menyatakan gaji pejabat yang dialihkan tidak berubah, dan kinerja mereka akan terus dipantau. Perpres 50/2022 menegaskan bahwa pejabat terdampak tetap menerima tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain dalam jumlah yang sama, sampai mereka dipromosikan atau dimutasi. Jaminan itu masuk akal sebagai perlindungan pegawai, tetapi hasilnya adalah penghasilan terus berjalan sementara penempatan baru menunggu. Di daerah, hal ini terlihat sejak awal. Pada 2020, Bupati Gunung Mas mengakui ada pejabat eselon III dan IV yang menjadi non-job, dan formasi jabatan fungsional baru baru diusulkan ke Kemenpan-RB, tinggal menunggu jawaban. Kasus terbaru di Sulawesi Barat pada Maret 2026 sedikit berbeda, karena itu pembebasan jabatan oleh gubernur, bukan akibat penyederhanaan. Namun polanya serupa: 95 pejabat (51 administrator dan 44 pengawas) dibebastugaskan tanpa pemberitahuan dan rekomendasi BKN, sehingga BKN memblokir layanan kepegawaian Pemprov. Dalam penelusuran penulis tidak ditemukan angka nasional berapa pejabat yang berstatus menunggu penempatan, berapa lama, dan berapa biayanya. Ketiadaan data itu sendiri menjadi bagian dari masalah.

Tenaga ahli dan staf khusus. Aturannya ada dan sah. Perpres 140/2024 membolehkan kementerian mengangkat maksimal lima staf khusus, dengan persetujuan presiden. Staf khusus dapat berasal dari PNS maupun non-PNS, dengan hak keuangan paling tinggi setara eselon I.b. Istana menyebut gaji pokok mereka berkisar Rp3,7 juta hingga Rp6,1 juta per bulan, angka yang belum mencakup komponen penghasilan lain. Masalahnya bukan pada aturan pengangkatan, melainkan pada keterbukaan setelah pengangkatan. Publik biasanya baru tahu siapa mereka ketika muncul sorotan, bukan dari laporan resmi. Pada awal 2025, FITRA mempersoalkan pengangkatan staf khusus di tengah agenda pemangkasan anggaran. Pada 2026, pengangkatan anak seorang menteri sebagai tenaga ahli memicu penjelasan publik dari menterinya, yang menyatakan hanya memakai satu dari tiga posisi staf khusus dan empat dari lima posisi tenaga ahli. Di tingkat daerah, FITRA NTB pernah menghitung bahwa tim ahli gubernur menerima honor sekitar Rp4–5 juta per bulan, dengan total sekitar Rp2,1 miliar per tahun. Contoh NTB ini laporan lama dan hanya berfungsi sebagai ilustrasi daerah. Dalam penelusuran penulis tidak ditemukan daftar terbuka yang memuat nama, besaran honor, dan keluaran kerja tenaga ahli dan staf khusus secara terpadu. Tanpa itu, publik tidak bisa membedakan penasihat yang bekerja dari penempatan balas jasa.

Pegawai fiktif. Kasus ini muncul per kasus dan biasanya terungkap lewat audit atau penyidikan. Di Kutai Kartanegara, laporan BPK pertengahan Juni 2026 menemukan seorang pegawai Dinas Pendidikan menerima honorarium Rp9,5 miliar dari sekitar 900 transaksi dalam satu tahun. Modusnya diduga manipulasi lampiran dokumen di perbankan. Bupati menyebutnya fraud, sedangkan kejaksaan masih mendalami apakah ada niat jahat atau sekadar kesalahan administrasi. Kasus Lampung Tengah lebih jelas bentuk fiktifnya: Polda Lampung menetapkan Sekda Lampung Tengah sebagai tersangka dalam dugaan perekrutan ratusan tenaga honorer fiktif di Pemerintah Kota Metro. Audit BPKP menghitung kerugian negara Rp7,38 miliar dari pengangkatan 382 honorer, lebih rendah dari taksiran awal penyidik sekitar Rp11 miliar. Perkara ini masih dalam proses hukum. Audit sendiri juga bukan benteng yang pasti. Di Klaten, KPK menduga bupati bernegosiasi agar temuan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar dihapus dari laporan BPK. Ini juga masih sebatas dugaan dalam penyidikan. Pegawai fiktif berbeda dari pensiun pejabat karena merupakan penyimpangan yang bisa dipidana, bukan skema yang legal. Karena itu, pencegahannya bergantung pada apakah kehadiran dan keluaran kerja bisa dicek sebelum uang keluar, bukan sesudah audit.

Benang merahnya satu pertanyaan sederhana: adakah ukuran kerja yang bisa diperiksa publik? Pada pensiun pejabat jawabannya tidak, karena hak datang lewat jabatan, bukan lewat kontribusi. Pada keempat kasus di atas, jawabannya juga sering tidak: komisaris menerima honor tanpa ukuran beban kerja yang dilaporkan, pejabat non-job menerima tunjangan tanpa keluaran yang dilaporkan, tenaga ahli digaji tanpa daftar terbuka, dan pegawai fiktif baru terdeteksi setelah uang cair.

Bagaimana progres akomodasi putusan MK?

Setelah putusan dibacakan, respons politik baru berhenti di pernyataan. Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menyebut revisi bisa langsung berjalan lewat daftar kumulatif terbuka tanpa menunggu masuk Prolegnas. Anggota Komisi II Zulfikar Arse Sadikin mendorong pembahasan lewat Panitia Khusus. Golkar menyatakan dukungan dan mendesak DPR lebih responsif.

Namun hingga November 2026, delapan bulan sejak putusan, belum tampak draf RUU resmi, belum ada daftar inventarisasi masalah yang diserahkan, belum ada Pansus yang benar-benar terbentuk, dan RUU ini tidak muncul dalam daftar pembahasan aktif DPR di masa sidang terbaru.

Sebagai pembanding, di periode yang sama DPR terlihat gesit menggarap RUU lain: RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung November 2026, RUU Ketenagakerjaan, RUU Polri, bahkan RUU Penyadapan yang baru mulai didorong pekan ini. Hanya RUU soal pensiun pejabat sendiri yang tidak terlihat progresnya. Dari tenggat dua tahun, tersisa sekitar 16 bulan.

Yang membela

Pembela skema ini biasanya berargumen bahwa pejabat negara butuh jaminan finansial agar tetap independen dan tidak tergoda korupsi setelah jabatan berakhir. MK sendiri mengakui pertimbangan ini.

Tapi independensi tidak membutuhkan skema yang flat, seumur hidup, tanpa iuran, dan bisa dinikmati orang yang menjabat tiga bulan. Tujuan yang sama bisa dicapai dengan skema yang proporsional terhadap lama menjabat. Alasan independensi menjelaskan perlunya jaminan, tetapi tidak menjelaskan mengapa jaminan itu harus tanpa batas dan tanpa ukuran.

Bukan penghapusan hak keuangan pejabat negara. Mereka yang menjalankan fungsi negara memang layak mendapat kompensasi yang pantas, namun:

Ganti logika "flat, seumur hidup, tanpa kontribusi" dengan skema yang proporsional terhadap lama menjabat. Opsi uang kehormatan sekali bayar di akhir masa jabatan sudah disebut MK dalam putusannya.
Perluas evaluasi ke menteri, kepala daerah, presiden dan wakil presiden, serta BUMN, karena logika anomalinya identik. Jangan sampai DPR menjadi kambing hitam tunggal.
Buka datanya. Terbitkan daftar publik komisaris beserta total penghasilannya, jumlah dan kinerja staf khusus, serta status pejabat non-job per instansi.
Tetapkan jadwal yang bisa dipantau publik: penyerahan draf RUU, pembentukan Pansus, dan target selesai, supaya tenggat Maret 2028 tidak mepet baru ribut.

Momentum sudah ada dan MK sudah membuka jalan. Yang kurang hanya kemauan politik untuk benar-benar menjalankannya, bukan sekadar jadi bahan kutipan sehari dua hari lalu dilupakan. Publik harus mengawal ini dari sekarang, bukan menunggu 16 bulan lagi sampai tenggat mepet.

Dan apa yang tertulis disini hanyalah "mendapatkan pendapatan dari negara secara legal", belum termasuk apa yang tersembunyi di bawah meja.

Sumber:

UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai
UU No. 6 Tahun 1966 tentang Pensiun Prajurit TNI dan Anggota Polri
PP No. 8 Tahun 2024 tentang penyesuaian pensiun PNS/TNI/Polri
UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara
PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
UU No. 7 Tahun 1978 tentang Pensiun Presiden dan Wakil Presiden
Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025