Ongkos yang Akhirnya Dibayar dengan Kebencian

Kebencian dalam politik bukan hanya persoalan perilaku individu, tetapi juga konsekuensi dari sistem yang mahal dan tidak memberikan kesempatan setara bagi semua orang untuk berkompetisi.

Administrator DPC

Sabtu, 31 Oktober 2026

17 mnt baca11 dibaca

Ongkos yang Akhirnya Dibayar dengan Kebencian

Bayangkan kamu seorang aktivis buruh berusia 34 tahun. Sepuluh tahun terakhir kamu turun ke pabrik-pabrik, mendampingi kawan-kawanmu berunding upah, ikut aksi di depan gedung DPRD, membangun jaringan yang, kamu yakin, benar-benar mengenalmu dan mempercayaimu. Suatu hari kamu memutuskan: cukup jadi pendamping, saatnya jadi wakil rakyat.

Kamu daftar sebagai calon legislatif. Partai menerimamu, dengan syarat kamu ikut menanggung "biaya operasional pencalonan": sewa alat peraga, survei elektabilitas, ongkos tim sukses. Angkanya, kalau kamu berhemat habis-habisan dan bergerak di daerah pemilihan yang tidak terlalu besar, paling tidak Rp200 juta. Kalau kamu ingin punya peluang riil, bukan sekadar pelengkap daftar, kisarannya mendekati Rp5 miliar, itu angka rata-rata yang ditemukan oleh riset lapangan terhadap sembilan calon legislatif DPR RI pada Pemilu 2024.

Berhenti sejenak di angka itu. Pendapatan rata-rata orang Indonesia per tahun, menurut BPS, sekitar Rp36 juta. Artinya, untuk mengumpulkan modal kampanye rata-rata itu, orang biasa harus bekerja selama 140 tahun, tanpa makan, tanpa sewa rumah, tanpa apa pun, hanya untuk mendanai satu kali pencalonan.

Kamu, sang aktivis buruh, tidak punya itu. Kawan-kawan pabrikmu juga tidak. Jadi kamu mulai berpikir jalan lain: siapa yang bisa kamu ajak bicara cepat, siapa yang basisnya sudah terbentuk tanpa perlu kamu bangun dari nol selama sepuluh tahun? Di titik itulah godaan mobilisasi identitas, agama, etnis, "putra daerah", mulai terasa masuk akal. Bukan karena kamu berubah jadi orang yang percaya pada permusuhan kelompok. Tapi karena itu satu-satunya jalan pintas yang tersisa ketika jalan formal sudah dikunci dari dua arah sekaligus: partai yang menentukan siapa boleh maju, dan ambang batas yang menentukan siapa boleh menang.

Ini Bukan Soal Karakter, Ini Soal Insentif

Sebelum lanjut, mari luruskan satu hal. Artikel ini bukan tentang politisi jahat yang sengaja memecah belah bangsa demi kekuasaan. Sebagian memang begitu, tapi itu bukan intinya. Yang lebih penting untuk dipahami adalah: sistem yang kita punya saat ini dirancang sedemikian rupa sehingga bahkan orang dengan niat paling baik pun, seperti aktivis buruh di atas, akhirnya terdorong ke pilihan yang sama. Ketika jalur formal mahal dan tertutup, jalur informal, termasuk mobilisasi identitas, jadi rasional secara ekonomi, bukan karena orangnya rasis atau sektarian, tapi karena itu yang paling murah dan paling cepat memberi hasil. Ini bukan psikologi individu. Ini insentif struktural. Dan insentif struktural, kalau tidak diubah, akan terus memproduksi pola yang sama, siapa pun orangnya.

Gejala: Pintu yang Makin Sempit, dari Tahun ke Tahun

Coba lihat pola ini. Pada Pilpres 2004, ada lima pasangan calon presiden yang bertarung. Rakyat benar-benar punya pilihan. Tapi begitu ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinaikkan dari 15% kursi DPR/20% suara sah menjadi 20% kursi/25% suara pada 2009, jumlah pasangan calon langsung menyusut jadi tiga. Pada 2014 dan 2019, hanya dua pasangan yang bisa maju. Dua pilihan, untuk 200 juta lebih pemilih.

Ini bukan kebetulan statistik. Semakin tinggi ambang batas, semakin sedikit partai atau koalisi yang bisa memenuhi syarat mengusung calon, dan semakin besar tekanan untuk membentuk koalisi-koalisi raksasa yang, ironisnya, justru mempersempit variasi pilihan alih-alih memperluasnya.

Baru pada 2 Januari 2025, lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ambang batas 20%/25% ini akhirnya dihapus, setelah diuji berkali-kali ke MK dan selalu ditolak, sampai akhirnya majelis hakim mengubah pendiriannya sendiri. MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya karena melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat, tapi, kata majelis, juga melanggar "moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable". Kalimat yang cukup keras untuk ukuran putusan pengadilan konstitusi.

Tapi hati-hati sebelum bertepuk tangan terlalu cepat: putusan ini tidak membuka jalur capres independen. Pencalonan presiden tetap wajib lewat partai politik atau gabungan partai politik. Artinya pintu yang tadinya terkunci ganda, lewat partai dan lewat ambang batas, sekarang cuma terkunci satu kali. Masih terkunci.

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold), yang menentukan partai mana saja yang boleh punya kursi di DPR, juga bermasalah serupa. Pada Pemilu 2024, sekitar 11–17 juta suara sah, angka pastinya masih diperdebatkan antar sumber, ada yang menyebut 11,4% dari total suara pemilih, hilang begitu saja karena partai yang dipilih rakyat gagal menembus ambang 4%. Suara itu tidak berubah jadi kursi. Tidak diwakili siapa pun. MK, lewat Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sudah memerintahkan angka 4% ini direvisi sebelum Pemilu 2029, tapi sampai artikel ini ditulis, angka penggantinya belum ditetapkan. Usulan yang beredar bervariasi dari 3,5% (CSIS) sampai 2,5% (akademisi IPDN), semuanya masih dalam tahap wacana.

Diagnosis: Siapa yang Sebenarnya Memegang Kunci

Kalau ambang batas menentukan siapa yang boleh menang, maka partai politik menentukan siapa yang boleh mencoba. Dan di sinilah letak masalah yang lebih dalam, yang jarang dibahas selengkap urusan angka ambang batas.

Riset lapangan yang didukung Westminster Foundation for Democracy (WFD), melibatkan wawancara mendalam dengan sembilan calon legislatif dari tujuh partai berbeda pada Pemilu 2024, membongkar mekanisme yang selama ini cuma jadi gunjingan di lorong-lorong partai: "uang mahar". Nomor urut di surat suara, yang secara statistik sangat menentukan (lebih dari 80% anggota DPR terpilih tahun 2024 berada di nomor urut satu atau dua), pada praktiknya sudah jadi komoditas yang diperjualbelikan secara informal.

Salah satu narasumber dalam riset itu, perempuan, pendatang baru, tanpa jaringan elite, bercerita bagaimana dia meminta daerah pemilihan tempat ayahnya punya pengaruh kuat, dan partai yang tadinya tidak pernah menang satu kursi pun di sana langsung tertarik mencalonkannya. Bukan karena rekam jejaknya di partai, bukan karena kaderisasi bertahun-tahun. Karena jaringan keluarganya adalah modal yang bisa langsung dicairkan jadi suara.

Ini bukan pengecualian. Ini pola. Data dari riset yang sama menunjukkan hampir 38% anggota DPR RI periode ini punya hubungan kekerabatan dengan pejabat atau tokoh politik berpengaruh, dan angkanya makin tinggi di kalangan legislator muda: hampir 77% anggota DPR/DPD berusia di bawah 30 tahun terafiliasi dinasti politik. Anggota dengan koneksi dinasti rata-rata meraih 30% suara lebih banyak dibanding rekan seusianya yang tidak punya jaringan serupa.

Bandingkan dengan aktivis buruh di awal cerita ini. Dia punya sepuluh tahun pengalaman lapangan, kepercayaan riil dari komunitasnya, tapi tidak punya "modal yang bisa langsung dicairkan". Dalam sistem yang sekarang, itu sering kali kalah dibanding satu panggilan telepon ke ketua umum.

Kenapa partai berperilaku begini? Karena mereka bisa. Sebagian besar partai politik di Indonesia belum pernah mengganti ketua umumnya sejak berdiri, PDI Perjuangan, misalnya, masih dipimpin sosok yang sama sejak partai itu ikut pemilu pertama kalinya pada 1999. Pemilihan ketua umum secara aklamasi, tanpa kompetisi terbuka, jadi tren yang makin lazim di banyak partai besar. Kader yang berani menantang status quo, menurut sejumlah pengamat, berisiko "diasingkan atau dipecat". Robert Michels, sosiolog Jerman abad ke-20, punya istilah untuk pola ini: iron law of oligarchy, hukum besi oligarki. Semakin lama kekuasaan terakumulasi di satu titik, semakin sulit ia dilepaskan, dan organisasi yang seharusnya jadi wadah kompetisi terbuka justru berubah jadi mesin pelanggeng status quo.

Akar Masalah: Ketika Dua Kunci Bertemu Jadi Satu Kartel

Sekarang gabungkan dua fakta ini. Pertama: partai menentukan siapa yang boleh dicalonkan, dan keputusan itu sering kali mengalir dari kebijaksanaan pribadi ketua umum di level pusat, bukan dari mekanisme kaderisasi yang terukur dan transparan. Kedua: ambang batas pencalonan membuat hanya partai besar atau koalisi besar yang punya kesempatan realistis untuk menang.

Hasilnya adalah sesuatu yang oleh sejumlah pengamat disebut kartelisasi, bukan dalam arti hukum formal, tapi dalam arti fungsional: sekelompok kecil elite partai, yang saling mengenal dan sering berputar di lingkaran yang sama selama puluhan tahun, punya kendali ganda atas siapa yang bisa masuk arena politik nasional. Kasus paling telanjang datang dari mulut elite partai sendiri. Ketika nama Airlangga Hartarto, ketua umum Golkar, disebut-sebut sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu pada 2022, elektabilitasnya di berbagai survei bahkan tidak masuk tiga besar. Ketua DPP Golkar sendiri, Ace Hasan Syadzily, mengakuinya secara terbuka: "Pada akhirnya, calon-calon populer, kalau mereka tidak dicalonkan oleh partai politik sebagaimana ketentuan konstitusi, mereka tidak bisa untuk mencalonkan diri menjadi presiden."

Baca ulang kalimat itu pelan-pelan. Itu bukan kritik dari aktivis atau akademisi luar. Itu pengakuan dari orang dalam partai, tentang bagaimana sistem yang mereka sendiri jalankan bekerja: popularitas di mata rakyat bukan syarat cukup. Restu di internal partai adalah syarat mutlak.

Pola serupa terlihat di Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan, dengan elektabilitas yang cukup tinggi di berbagai survei, tidak kunjung mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan, partai yang keputusan pencalonannya, menurut sejumlah pengamat politik, sepenuhnya berada di tangan ketua umum. Elektabilitas tinggi, sekali lagi, terbukti bukan jaminan bisa maju.

Dan di sinilah pertanyaan sentral artikel ini muncul: kalau jalur formal, bangun basis dukungan organik, ikuti jenjang kaderisasi partai, kumpulkan dana kampanye lewat cara yang sah, begitu mahal dan begitu tergantung pada restu segelintir elite, ke mana kandidat yang tidak punya privilese itu akan lari?

Jawabannya, berulang kali, adalah politik identitas. Bukan karena identitas agama atau etnis itu sendiri jahat, identitas adalah bagian wajar dari kehidupan sosial mana pun. Tapi karena mobilisasi berbasis identitas adalah salah satu cara termurah dan tercepat untuk membangun basis dukungan instan, tanpa perlu bertahun-tahun membangun kepercayaan lewat kerja nyata. Riset kualitatif yang sama soal biaya politik mencatat kutipan seorang caleg, aktivis buruh sungguhan, bukan ilustrasi fiksi di pembuka artikel ini, yang mengeluh: "Saya adalah seorang aktivis buruh, tetapi tidak ada advokasi di kalangan buruh untuk memilih saya." Ketika ikatan ideologis dan program tidak cukup kuat untuk memobilisasi pemilih, ikatan primordial, agama, etnis, kedaerahan, mengisi kekosongan itu, karena ikatan itu sudah ada, tidak perlu dibangun dari nol, dan bisa diaktifkan dalam hitungan minggu, bukan tahun.

Pilkada DKI Jakarta 2017 sering disebut sebagai kasus paling telanjang dari pola ini, puluhan studi akademik telah membedahnya. Faktor agama dan etnis, menurut sebagian besar analisis, jadi variabel yang sangat menentukan hasil putaran kedua, diperkuat oleh mobilisasi kelompok keagamaan dan narasi media. Pola serupa berulang di Pilkada Sumatera Utara 2018, sejumlah pilkada di luar Jawa seperti Kabupaten Lembata (etnis Kedang, 2017), dan, dengan intensitas berbeda, dalam konfigurasi Pilpres 2014 dan 2019.

Preseden Internasional: Bagaimana Negara Lain Membuka (atau Tidak Membuka) Pintu Ini

Tidak ada negara yang menyelesaikan masalah ini secara sempurna. Tapi melihat bagaimana negara lain menata ulang pintu masuk politik, dan ongkos yang mereka bayar untuk itu, bisa jadi bahan perbandingan yang jujur.

Belanda: threshold nyaris nol, tapi bukan tanpa harga. Belanda tidak punya ambang batas buatan (artificial threshold) seperti Indonesia. Yang ada hanya kuota alami: 1 dari 150 kursi parlemen, sekitar 0,67% suara nasional. Pada pemilu 2023, itu berarti sekitar 70 ribu suara saja cukup untuk mendapat satu kursi. Hasilnya, 37 partai berkompetisi dan 15–17 partai lolos ke parlemen. Siapa pun dengan basis dukungan sekecil apa pun punya jalur masuk yang realistis.

Kelebihannya jelas: representasi jadi sangat inklusif, partai kecil dan gerakan baru punya kesempatan nyata. Tapi kekurangannya juga nyata dan jadi bahan perdebatan serius di Belanda sendiri. Pembentukan koalisi pemerintahan sering berlarut-larut, rekor 225 hari pasca pemilu 2017, karena tidak ada partai yang pernah menang mayoritas sendirian. Sejumlah analis bahkan menyebut sistem ini sebagai "mesin polarisasi": ketika sebuah partai kecil dengan platform ekstrem bisa jadi kunci penentu koalisi meski suaranya hanya 10–20%, insentif untuk mengambil posisi ekstrem demi terlihat "berbeda" justru menguat, bukan melemah.

Amerika Serikat: sistem primary sebagai jalur alternatif dari kontrol elite partai. Sejak reformasi pasca-1968, dipicu kekacauan Konvensi Demokrat di Chicago, kandidat presiden AS dari kedua partai besar dipilih lewat serangkaian primary dan kaukus di tingkat negara bagian, bukan lewat "ruang belakang berasap rokok" tempat elite partai dulu menentukan nominasi. Sebagian negara bagian bahkan menerapkan nonpartisan blanket primary, di mana siapa pun boleh memilih tanpa memandang afiliasi partainya.

Ini sistem yang secara struktural memberi ruang lebih besar bagi kandidat tanpa restu elite untuk maju, dan mengurangi ketergantungan pada "restu ketua umum" ala Indonesia. Tapi ongkosnya juga nyata. Analisis dari Brookings Institution menyebut eksplisit bahwa melemahnya fungsi "penyaringan" (gatekeeping) partai, yang dulu memastikan kandidat teruji rekam jejaknya sebelum sampai ke pemilih, ikut membuka jalan bagi kandidat "insurgent" yang melompati proses vetting tradisional. Kasus paling sering disebut: kebangkitan Donald Trump di 2016, yang oleh sejumlah analis dianggap sebagai kegagalan partai menjalankan fungsi penyaringannya. Perlu dicatat, sistem AS beroperasi dalam kerangka dwipartai dengan struktur federal yang sangat berbeda dari sistem multipartai proporsional Indonesia, jadi perbandingannya harus dibaca sebagai prinsip, bukan cetak biru yang bisa langsung ditempel.

Jerman, Polandia, Slovakia: jalan tengah dengan threshold moderat. Ketiga negara ini menerapkan ambang batas parlemen 5%, jauh di atas Belanda, tapi juga jauh di bawah kombinasi ganda "threshold plus kontrol partai tertutup" yang selama ini berlaku di Indonesia. Model ini secara umum dianggap menyeimbangkan antara mencegah fragmentasi ekstrem dan tetap membuka ruang bagi partai baru yang benar-benar punya basis dukungan riil, meski tetap tidak menyentuh masalah kedua yang jadi inti artikel ini: siapa yang mengontrol pintu masuk di dalam partai itu sendiri.

Argumen yang Membela Sistem Sekarang, dan Kenapa Itu Layak Didengar

Sebelum masuk ke bagian saran, penting untuk jujur menyajikan argumen dari sisi yang membela ambang batas dan kontrol partai yang ketat. Ini bukan argumen kosong.

Pembela sistem sekarang berargumen bahwa stabilitas pemerintahan itu mahal harganya, dan Indonesia, dengan puluhan partai dan sistem presidensial, rentan pada kebuntuan eksekutif-legislatif kalau presiden terpilih tidak punya basis dukungan cukup kuat di parlemen. Ambang batas, kata mereka, adalah alat penyaringan yang memastikan hanya kandidat dengan dukungan riil yang maju, sekaligus mendorong konsolidasi partai kecil ke koalisi besar agar pemilih tidak kebingungan menghadapi terlalu banyak pilihan.

Argumen ini bukan tanpa dasar empiris, kasus Belanda di atas menunjukkan risiko nyata dari sistem yang terlalu terbuka. Tapi MK sendiri, dalam putusan yang menghapus presidential threshold, secara eksplisit menilai argumen stabilitas ini tidak cukup kuat untuk mengorbankan hak konstitusional warga negara memperoleh alternatif pilihan. Di titik ini, ada pertentangan langsung antara dua prinsip yang sama-sama sah: kebutuhan akan pemerintahan yang stabil, dan hak warga negara atas pilihan politik yang nyata. Artikel ini tidak berpretensi menyelesaikan pertentangan itu untuk Anda, tapi penting untuk melihatnya sebagai pertentangan yang riil, bukan sebagai kasus hitam-putih.

Yang Bisa Dilakukan, dengan Segala Risikonya

Momentum untuk berubah sedang terbuka. Revisi UU Pemilu resmi masuk Program Legislasi Nasional 2026, dengan Komisi II DPR menargetkan pembahasan formal dimulai Juli–Agustus 2026 dan pengesahan akhir tahun yang sama, meski beberapa pihak, termasuk Menteri Hukum, sempat menyebut revisi ini "belum urgen", tanda bahwa arah dan kecepatan revisi masih jadi tarik-menarik kepentingan. Survei Litbang Kompas pada April 2026 mencatat 61,9% responden setuju agenda penguatan kelembagaan partai politik perlu masuk revisi ini, sinyal bahwa publik mulai menyadari akar masalahnya bukan cuma di angka ambang batas, tapi di institusi partai itu sendiri.

Berikut beberapa opsi yang muncul dari riset ini, bukan resep tunggal, karena tidak ada yang sempurna.

Pertama, menetapkan masa keanggotaan minimum di partai sebelum seseorang bisa dicalonkan. Ini akan memastikan kandidat sudah melalui semacam jenjang kaderisasi terukur, bukan "karbitan" yang tiba-tiba muncul karena koneksi keluarga atau modal finansial. Risikonya: aturan ini bisa dengan mudah diakali lewat keanggotaan formal tanpa keterlibatan riil, orang bisa saja "terdaftar" bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar aktif di akar rumput, sementara syarat administratifnya tetap terpenuhi di atas kertas.

Kedua, desentralisasi pengambilan keputusan pencalonan ke tingkat cabang/daerah, bukan sepenuhnya di tangan DPP pusat. Ini bisa mengurangi ketergantungan pada restu satu-dua orang di puncak partai. Risikonya: desentralisasi tanpa pengawasan yang baik bisa memindahkan masalah oligarki dari level nasional ke level lokal, bukan menghilangkannya, hanya memecahnya jadi lebih banyak kartel kecil.

Ketiga, bantuan finansial negara yang lebih besar untuk partai, dengan syarat akuntabilitas yang ketat. Ini mengurangi ketergantungan partai pada donasi individu/korporasi besar yang sering datang dengan "harapan timbal balik". Risikonya: pendanaan negara yang lebih besar tanpa mekanisme pengawasan yang benar-benar berfungsi bisa jadi sekadar memperbesar kue yang diperebutkan elite yang sama, bukan membuka akses bagi kandidat baru.

Keempat, menurunkan ambang batas parlemen secara bertahap, sebagaimana diusulkan CSIS (3,5% di 2029, 3% di 2034), alih-alih menghapusnya sekaligus. Ini mencoba menghindari dua ekstrem: fragmentasi ala Belanda di satu sisi, kartelisasi partai besar seperti Indonesia hari ini di sisi lain. Risikonya: angka "moderat" ini pada dasarnya tetap keputusan politik, bukan angka ilmiah yang objektif, siapa yang menentukan 3,5% "cukup adil" dan bukan 5% atau 2%, pada akhirnya kembali ke tarik-menarik kepentingan di DPR yang sama yang selama ini diuntungkan oleh ambang batas tinggi.

Kelima, memperkuat kewenangan Bawaslu untuk mengaudit dana kampanye secara independen, bukan hanya menerima laporan formal dari partai yang, menurut temuan PPATK, sering tidak mencerminkan aktivitas kampanye sesungguhnya. Risikonya: penguatan kewenangan pengawas hanya akan efektif kalau disertai independensi kelembagaan yang nyata, pengalaman menunjukkan lembaga pengawas pemilu di Indonesia kerap terjebak pada penegakan yang tebang pilih.

Yang jelas, tidak ada satu pun dari opsi ini yang bisa berdiri sendiri. Menurunkan ambang batas tanpa membenahi demokrasi internal partai hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya, partai-partai baru yang lolos pun bisa saja mewarisi pola oligarki yang sama persis. Membenahi kaderisasi tanpa mengubah struktur biaya politik hanya akan jadi formalitas di atas kertas, sementara uang tetap jadi penentu sesungguhnya di lapangan.

Jadi, Kembali ke Aktivis Buruh Tadi

Kalau kamu masih ingat perumpamaan di awal, aktivis buruh dengan sepuluh tahun pengalaman lapangan, tapi tidak punya "modal yang bisa langsung dicairkan", pertanyaannya bukan lagi apakah dia akan tergoda jalan pintas identitas. Pertanyaannya adalah: berapa banyak orang sepertinya, di seluruh Indonesia, yang setiap lima tahun menghadapi pilihan yang sama? Dan berapa banyak dari mereka yang akhirnya memilih jalan pintas itu, bukan karena mereka jahat, tapi karena sistem yang ada benar-benar tidak menyisakan jalan lain yang realistis?

Polarisasi berbasis identitas yang kita saksikan berulang kali di Indonesia, dari Pilkada Jakarta 2017 sampai konfigurasi Pilpres yang datang silih berganti, sering dibicarakan seolah itu murni soal budaya, soal masyarakat yang "belum dewasa" secara politik, atau soal aktor jahat yang sengaja memecah belah. Tapi kalau dua pintu formal, partai dan ambang batas, sama-sama mahal dan sama-sama tertutup bagi siapa pun tanpa koneksi atau modal besar, maka mobilisasi identitas bukan penyimpangan dari sistem. Ia adalah produk sistem itu sendiri, jalan keluar paling rasional bagi siapa pun yang kehabisan pilihan lain.

Revisi UU Pemilu yang sedang disiapkan DPR untuk disahkan akhir 2026 adalah kesempatan, mungkin salah satu yang paling nyata dalam satu dekade terakhir, untuk mengubah kalkulasi itu. Tapi kesempatan bukan jaminan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita punya cukup data untuk tahu di mana letak masalahnya, data itu, seperti yang sudah kita telusuri di atas, sudah cukup jelas. Pertanyaannya adalah: apakah orang-orang yang duduk di kursi pembuat kebijakan itu, yang notabene adalah produk dari sistem yang sama yang kita bicarakan ini, punya insentif untuk benar-benar membukanya?

Disclaimer

Solusi yang ditawarkan dalam artikel ini bukan satu-satunya jawaban, dan saya menulis bukan sebagai ahli kebijakan, tapi sebagai warga yang resah dan mencoba berpikir sistematis. Sistem kenegaraan adalah masalah yang sangat besar dan saling terkait, satu artikel tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikannya. Pembaca bebas menggunakan, mendebat, atau menolak saran ini. Yang lebih penting dari solusi yang saya tawarkan adalah kesediaan kita bersama untuk jujur melihat apa yang sebenarnya rusak.

Referensi

Putusan Mahkamah Konstitusi & status hukum threshold