Ruang yang Sudah Direservasi

Demokrasi disebut terbuka. Tapi bagaimana jika garis start sebagian kandidat sudah jauh lebih dekat ke garis finis?

Administrator DPC

Sabtu, 31 Oktober 2026

17 mnt baca7 dibaca

Bayangkan begini. Kamu 34 tahun, S2 kebijakan publik dari kampus yang lumayan, sepuluh tahun jadi pendamping desa dan aktif di organisasi tani di kabupatenmu. Kamu hafal APBDes luar kepala, tahu persis di mana proyek infrastruktur desa bocor, dan warga di tiga kecamatan mengenalmu karena kamu yang dulu membantu mereka menang gugatan tanah adat. Suatu hari kawan-kawanmu mendorongmu maju jadi calon bupati. Kamu punya rekam jejak, kamu punya jaringan akar rumput, kamu bahkan sudah punya draf visi-misi yang kamu tulis sendiri berbulan-bulan sebelumnya.

Lalu kamu cek siapa lawanmu di partai yang sama, di dapil yang sama, untuk kursi yang sama: putra bupati petahana. Umur 29, baru dua tahun jadi wakil ketua DPRD, belum pernah menyelesaikan satu proyek pun dari nol. Tapi dia sudah punya struktur partai sampai tingkat RT yang dibangun ayahnya selama sepuluh tahun terakhir, punya akses ke anggaran bantuan sosial yang cair tepat sebelum masa kampanye, dan namanya sudah terpampang di baliho sejak dua tahun lalu, jauh sebelum tahapan pencalonan resmi dibuka.

Kamu tahu, dari lubuk hatimu yang paling jujur, siapa yang akan menang. Bukan karena rakyat bodoh. Bukan karena kamu kurang kerja keras. Tapi karena permainannya memang sudah diatur sedemikian rupa sebelum peluit pertama dibunyikan.

Ini Bukan Soal Orang Jahat

Sebelum lanjut, satu hal perlu ditegaskan: ini bukan cerita tentang anak bupati yang jahat, atau tentang keluarga politik yang berkonspirasi jahat menjegal rakyat. Sebagian dari mereka mungkin memang punya kapasitas. Sebagian mungkin tulus ingin melanjutkan kerja orang tuanya. Yang jadi masalah bukan karakter individu, yang jadi masalah adalah sebuah sistem yang, secara struktural, membuat jalur warisan kekuasaan jauh lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman ditempuh dibanding jalur kompetisi terbuka. Dalam sistem seperti ini, bahkan orang baik pun akan mengambil jalan yang paling mudah tersedia untuknya, dan orang baik yang tidak punya akses jalan itu akan tetap kalah, betapapun kerasnya ia bekerja.

Pertanyaannya bukan "siapa yang salah", tapi: insentif apa yang membuat jalur warisan ini begitu menggoda, begitu efektif, dan begitu sulit dihentikan?

Angka yang Tersebar di 33 dari 37 Provinsi

Pada Pilkada serentak 2024, Indonesia Corruption Watch menelusuri 582 individu yang maju sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah. Dari jumlah itu, 155 orang, 26,6 persen, terafiliasi dinasti politik, entah lewat hubungan orang tua-anak (pola paling umum, 70 kandidat), suami-istri (39 kandidat), kakak-adik (34 kandidat), atau kerabat lain seperti mertua-menantu dan sepupu. Dari 37 provinsi yang ditelusuri, hanya empat provinsi di Papua yang bersih dari jejak afiliasi ini.

Riset terpisah oleh Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya bersama PolGov Fisipol UGM menemukan angka yang lebih besar lagi: 605 kandidat, atau 19,5 persen dari total 3.106 individu yang berlaga, terindikasi berlatar dinasti politik. Bukan cuma jumlahnya yang naik, sebarannya juga melebar. Kandidat berlatar dinasti ini muncul di 65,59 persen dari 545 daerah yang menggelar pilkada tahun itu, naik hampir dua kali lipat dibanding gabungan tiga siklus pilkada sebelumnya (2015, 2017, 2020) yang jumlahnya hanya 306 kandidat.

Berhenti sejenak di angka itu. Dua tim peneliti berbeda, dengan metodologi berbeda, sama-sama menemukan bahwa lebih dari satu dari lima calon pemimpin daerah di Indonesia bukan datang dari kompetisi terbuka, melainkan dari garis keturunan kekuasaan yang sudah ada sebelumnya.

Dan ini bukan sekadar soal siapa yang maju, ini soal siapa yang menang. Riset atas Pilkada 2020 mencatat 159 kandidat berkerabat elite politik, dan 117 di antaranya menang, menguasai 108 wilayah administrasi atau seperlima dari total wilayah administrasi Indonesia saat itu. Di tingkat global, pola ini konsisten: studi atas Pemilu Lok Sabha India 2014 menemukan kandidat berlatar dinasti 13 persen lebih mungkin menang, dengan perolehan suara 18 hingga 20 persen lebih tinggi dibanding kandidat non-dinasti, bukan karena mereka lebih kompeten, tapi karena mereka mewarisi basis dukungan yang sudah dibangun bertahun-tahun oleh pendahulunya.

Ketika Kekerabatan Berubah Jadi Korupsi Terstruktur

Yang membuat fenomena ini lebih dari sekadar soal keadilan kompetisi adalah korelasinya dengan korupsi. ICW mencatat, dari 54 dinasti politik yang mereka petakan, baik di skala daerah maupun nasional, eksekutif maupun legislatif, setidaknya 70 kasus korupsi bersumber dari lingkaran keluarga-keluarga ini.

Tiga contoh yang paling sering dijadikan rujukan menggambarkan pola yang berulang. Di Banten, dinasti Ratu Atut Chosiyah menempatkan 12 anggota keluarga di berbagai jabatan pemerintahan, dari adik tirinya yang jadi wali kota, adik kandungnya yang jadi wakil bupati, sampai adik iparnya yang jadi wali kota Tangerang Selatan. Atut sendiri, bersama adiknya, akhirnya jadi terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Di Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais dan anaknya Rita Widyasari, dua-duanya pernah menjabat kepala daerah, sama-sama tersandung kasus korupsi berbeda, di periode berbeda, seolah korupsi diwariskan bersama jabatan itu sendiri. Di Klaten, pasangan suami-istri Haryanto Wibowo dan Sri Hartini menjadi terpidana kasus jual-beli jabatan PNS.

Pola ini bukan kebetulan Indonesia semata. Studi Harvard atas parlemen India (George dan Ponattu, 2018) menemukan bahwa daerah pemilihan yang dimenangkan politisi dinasti tumbuh 6,5 poin persentase lebih lambat per tahun dibanding daerah yang dinasti-nya kalah, diukur lewat citra satelit tingkat cahaya malam sebagai proksi pertumbuhan ekonomi. Studi yang sama menemukan penjelasan menarik: generasi pertama pembangun dinasti justru cenderung bekerja lebih keras, karena mereka masih harus membangun basis dukungan dari nol. Tapi generasi penerusnya berkinerja lebih buruk, mereka mewarisi pemilih yang sudah loyal, sehingga kehilangan insentif untuk benar-benar berprestasi.

Di sinilah letak kerugian yang sesungguhnya, dan ini yang jarang dibicarakan dengan jujur: dinasti politik tidak cuma soal siapa yang "curang" masuk gelanggang. Ia menciptakan generasi pemimpin yang tidak pernah benar-benar diuji, karena mereka tidak pernah benar-benar harus bersaing.

Pintu yang Ditutup, Lalu Dibuka Lagi oleh Hakim Sendiri

Untuk memahami kenapa dinasti politik begitu leluasa berkembang di Indonesia, kita harus kembali ke satu momen hukum yang jarang diingat publik secara detail: 8 Juli 2015, ketika Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Ceritanya berawal dari niat baik. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada memuat Pasal 7 huruf r: calon kepala daerah disyaratkan "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana", didefinisikan sebagai tidak punya hubungan darah, perkawinan, atau garis keturunan satu tingkat lurus dengan petahana (ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu), kecuali sudah melewati jeda satu periode jabatan. Ini adalah pasal yang, sekilas, tampak seperti jawaban langsung atas kekhawatiran publik soal dinasti politik.

Pasal itu digugat oleh Adnan Purichta Ichsan, anak kandung Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo, yang saat gugatan diajukan sedang menjabat anggota DPRD Sulawesi Selatan. Argumennya: pasal ini melanggar hak asasi manusianya untuk dipilih, semata-mata karena ia lahir dari keluarga tertentu.

Majelis hakim MK, dipimpin Arief Hidayat, mengabulkan gugatan itu. Pertimbangannya: pasal itu bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena bersifat diskriminatif, membatasi hak politik seseorang murni berdasarkan hubungan darah, bukan berdasarkan tindakan atau kesalahannya sendiri. Sejak putusan itu dibacakan, tidak ada lagi instrumen hukum yang bisa mencegah kerabat petahana mencalonkan diri langsung, tanpa jeda sama sekali.

Argumen MK ini punya pembela yang kredibel. Prof. Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas yang kini menjabat Hakim MK sendiri, pernah menyatakan bahwa larangan politik dinasti "tidak proporsional dan berlebihan", sebab yang seharusnya dibatasi adalah petahana yang sedang berkuasa dan berpotensi menyalahgunakan sumber dayanya, bukan keluarganya yang tidak melakukan kesalahan apapun selain terlahir dalam keluarga itu.

Argumen ini punya logika yang sulit dibantah kalau kita bicara murni soal hak individu. Tapi di sinilah letak dilema struktural yang jadi jantung persoalan ini: hak seseorang untuk dipilih memang harus dijamin, tapi apa yang terjadi ketika hak itu, dalam praktiknya, hanya bisa benar-benar dipakai secara setara oleh mereka yang kebetulan lahir dengan akses sumber daya negara, jaringan partai, dan popularitas yang sudah terbangun sebelum mereka bahkan mendaftar sebagai calon?

Hak untuk dipilih itu ada di atas kertas untuk semua orang. Tapi kemampuan untuk benar-benar bersaing dan menang, itu soal lain sama sekali.

Kompetisi yang Sudah Selesai Sebelum Dimulai

Bayangkan lagi versimu tadi: pendamping desa dengan rekam jejak solid, berhadapan dengan putra bupati yang baru dua tahun terjun ke politik. Bukan cuma soal siapa yang lebih pantas, tapi soal siapa yang benar-benar bisa membiayai kampanyenya, siapa yang punya struktur partai sampai ke akar rumput, siapa yang bisa memakai program bantuan sosial pemerintah daerah sebagai alat pengenalan diri tanpa harus melanggar aturan kampanye secara terang-terangan.

Data soal calon tunggal ("kotak kosong") memberi gambaran menarik di titik ini. Antara 2015 dan 2018, dari 28 kabupaten/kota yang pilkadanya cuma diikuti satu pasangan calon, 68 persen di antaranya justru kandidat non-dinasti, menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal tidak melulu soal dinasti semata, melainkan lebih luas soal lemahnya regenerasi politik di daerah secara umum. Tapi ketika ada lebih dari satu calon, dinasti biasanya unggul lewat kombinasi yang sulit ditandingi kandidat baru: akses sumber daya negara semasa jabatan orang tuanya, popularitas yang sudah terbangun bertahun-tahun sebelum tahapan pencalonan resmi dimulai, dan jaringan partai yang sudah dikuasai keluarganya di tingkat lokal.

Preseden dari Negara Lain: Tiga Jalan, Tiga Kegagalan dan Keberhasilan Parsial

Kalau Indonesia bukan satu-satunya negara yang bergulat dengan dinasti politik, apa yang bisa dipelajari dari negara lain yang pernah mencoba mengatasinya?

Filipina, konstitusi yang isinya dilupakan negara sendiri. Pasal II Ayat 26 Konstitusi 1987 Filipina secara eksplisit memerintahkan negara "menjamin akses setara ke jabatan publik, dan melarang dinasti politik sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang." Masalahnya: undang-undang pelaksana itu tidak pernah lahir, selama hampir empat puluh tahun. RUU anti-dinasti pertama diajukan tahun 1993 oleh anggota kongres Roger Mercado; sejak itu, lebih dari 30 RUU serupa diajukan ulang dari periode ke periode, dan semuanya mandek di tingkat komite, tidak pernah sampai ke sidang paripurna. Alasannya sederhana dan pahit: mayoritas anggota kongres Filipina sendiri berasal dari dinasti politik, sehingga mereka punya kepentingan langsung untuk menjegal RUU yang mengancam posisi keluarga mereka sendiri.

Yang lebih menarik lagi, dan ini pelajaran penting untuk siapapun yang berpikir pembatasan masa jabatan (term limit) adalah solusi sederhana, riset akademik Pablo Querubín justru menemukan bahwa term limit di Filipina tidak membatasi dinasti, melainkan mendorongnya menyebar. Ketika seorang politisi terkena batas masa jabatan, keluarganya justru maju mengisi posisi yang ditinggalkan, menciptakan apa yang disebut peneliti sebagai "dinasti gemuk" (fat dynasty), anggota keluarga yang menjabat bersamaan di posisi-posisi berbeda, dibanding "dinasti kurus" (thin dynasty) di mana anggota keluarga bergantian di posisi yang sama. Setelah 1987, terjadi lonjakan tajam dinasti gemuk sebagai respons strategis atas pembatasan konstitusional itu sendiri. Kelebihan pendekatan konstitusional Filipina: niat awalnya jelas dan kuat secara moral. Kekurangannya: tanpa mekanisme penegakan yang independen dari kongres yang justru diisi dinasti, mandat sebaik apapun akan tetap jadi huruf mati.

Amerika Latin, larangan langsung dalam konstitusi, dengan penerapan yang lebih tegas. Berbeda dari Filipina, sejumlah negara Amerika Latin yang berdemokratisasi di era 1974-1990 (dikenal sebagai gelombang ketiga demokratisasi) langsung menanamkan larangan suksesi keluarga dalam konstitusi mereka, bukan sekadar mandat yang menunggu undang-undang turunan. Guatemala adalah contoh paling konkret: konstitusinya melarang siapapun yang pernah berkuasa lewat kudeta atau paksaan, dan kerabat sedarah mereka hingga derajat keempat, untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Aturan ini bukan cuma di atas kertas, tahun 2019, Zury Ríos, anak mantan diktator Efraín Ríos Montt, benar-benar didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi Guatemala dari pencalonan presiden berdasarkan pasal ini, meski saat itu ia berada di posisi kedua dalam jajak pendapat. Honduras punya pendekatan berbeda lagi: konstitusinya mewajibkan "alternasi" kekuasaan presiden secara ketat, bahkan menjadikan promosi terhadap pencalonan ulang presiden sebagai tindak pidana dengan ancaman lima hingga sepuluh tahun penjara. Kelebihan pendekatan ini: larangan konkret di level tertinggi hukum, dengan sanksi jelas, membuatnya jauh lebih sulit dianulir dibanding pasal undang-undang biasa seperti yang terjadi pada kasus Indonesia. Kekurangannya: fokus pendekatan ini umumnya pada jabatan presiden saja, belum tentu efektif menjangkau ribuan jabatan kepala daerah dan legislatif tingkat lokal, tempat sebagian besar dinasti politik di Indonesia justru bersarang.

India, dinasti dibiarkan tumbuh, tapi dampaknya diukur ketat oleh akademisi. India tidak punya larangan konstitusional atas dinasti politik sama sekali. Yang membedakan India adalah kekuatan riset independennya: studi Indian Express menemukan lebih dari 22 persen dari sekitar 5.300 legislator di seluruh tingkatan pemerintahan India punya ikatan keluarga dengan legislator sebelumnya, dan studi Harvard yang disebut di atas secara ketat mengukur dampak ekonominya. Pendekatan India menunjukkan jalan yang berbeda sama sekali: bukan melarang, tapi menyorot dan mendokumentasikan secara sistematis, sehingga publik punya data untuk menghukum atau memberi ganjaran lewat kotak suara. Kelebihannya: tidak berbenturan dengan argumen hak konstitusional seperti yang terjadi di Indonesia dan Filipina. Kekurangannya: pendekatan ini sepenuhnya bergantung pada kesadaran pemilih, dan riset yang sama menunjukkan bahwa meski dampak ekonominya negatif, kandidat dinasti tetap menang dengan selisih suara yang signifikan. Dokumentasi saja, tanpa perubahan struktur insentif elektoral, ternyata belum cukup mengubah perilaku pemilih.

Yang Sering Terlewat: Bukan Semua Dinasti Sama

Sebelum masuk ke bagian solusi, penting untuk jujur soal satu hal yang sering dilewatkan dalam diskursus publik soal dinasti politik di Indonesia: tidak semua bentuk hubungan kekerabatan dalam politik otomatis berbahaya, dan menyamaratakan semuanya justru melemahkan argumen untuk membenahi yang benar-benar bermasalah.

Ada argumen konstitusional yang layak didengar dengan serius. Merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 21 ayat 1 Deklarasi Universal HAM, membatasi seseorang dari mencalonkan diri murni karena hubungan darahnya dengan pejabat lain adalah bentuk diskriminasi, sebuah prinsip yang, kalau dibalik logikanya, juga melindungi anak buruh, anak petani, atau anak siapapun dari didiskriminasi karena latar belakang keluarganya. Persoalannya bukan pada prinsip ini, tapi pada bagaimana prinsip ini dipraktikkan di lapangan yang tidak setara.

Kerangka "dinasti kurus versus dinasti gemuk" dari riset Filipina memberi cara membedakan yang lebih presisi dibanding sekadar bertanya "apakah ada hubungan keluarga atau tidak". Yang tampaknya paling merusak bukan sekadar fakta bahwa seorang anak politisi ikut terjun ke politik, tapi ketika banyak anggota keluarga menjabat bersamaan di posisi-posisi berbeda, mengonsentrasikan kendali atas sumber daya publik di satu waktu yang sama, tanpa mekanisme saling mengawasi yang independen. Begitu pula dengan pembedaan "efek pendiri versus efek penerus" dari riset India: generasi pertama yang membangun basis dukungan dari nol punya insentif berbeda dengan generasi kedua yang tinggal mewarisi loyalitas pemilih tanpa pernah benar-benar diuji.

Ada juga catatan penting soal bagaimana tuduhan "dinasti politik" sendiri kadang dipakai secara tidak konsisten dalam pertarungan politik, disorot keras ketika menyerang lawan, tapi diabaikan ketika menguntungkan pihak sendiri. Ini bukan alasan untuk berhenti membicarakan dinasti politik sebagai masalah struktural, tapi pengingat bahwa kritik yang jujur harus diarahkan pada pola dan insentifnya, bukan dipakai selektif hanya untuk menyerang tokoh tertentu yang sedang tidak disukai.

Yang Bisa Dilakukan, dan Batasannya Masing-Masing

Setelah menimbang gejala, akar hukum, dan preseden internasional, berikut beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan, bukan sebagai resep tunggal, melainkan pilihan dengan konsekuensi masing-masing yang perlu ditimbang secara jujur.

Pertama, menghidupkan kembali jeda waktu (cooling-off period), tapi dengan definisi kekerabatan yang lebih luas dan berjenjang. Pasal 7 huruf r yang dulu dibatalkan MK hanya mengatur jeda satu periode untuk hubungan keluarga derajat pertama. Beberapa negara Amerika Latin memperluas cakupan hingga derajat keempat. Kelebihannya: memberi waktu bagi kerabat petahana membangun rekam jejak dan basis dukungan sendiri, terlepas dari sumber daya yang melekat pada jabatan orang tua atau saudaranya, sambil tetap membuka pintu bagi mereka untuk terjun ke politik pada akhirnya. Risikonya: pendekatan ini persis yang pernah dibatalkan MK karena dianggap diskriminatif berdasarkan hubungan darah, perumusan ulang yang lebih hati-hati dan proporsional dibutuhkan agar tidak mengulang nasib hukum yang sama, dan tidak ada jaminan MK dengan komposisi hakim yang berbeda akan memandangnya berbeda pula.

Kedua, regulasi konflik kepentingan yang menyasar sumber dayanya, bukan hubungan darahnya, sesuai saran Prof. Saldi Isra bahwa yang seharusnya dibatasi adalah petahana yang sedang berkuasa, bukan keluarganya. Ini bisa berbentuk aturan ketat soal penggunaan program bantuan sosial pemerintah daerah menjelang masa kampanye, larangan tegas kerabat petahana memakai fasilitas negara untuk kampanye, dan kewajiban petahana benar-benar nonaktif (bukan sekadar cuti administratif) sejak masa pencalonan dimulai jika kerabatnya ikut bertarung. Kelebihannya: pendekatan ini lebih sulit digugat secara konstitusional karena tidak membatasi hak seseorang berdasarkan keturunannya, melainkan menyasar perilaku dan penyalahgunaan wewenang yang bisa dibuktikan. Kekurangannya: pengawasan dan penegakannya jauh lebih rumit dibanding sekadar melarang pencalonan di depan, butuh lembaga pengawas pemilu yang benar-benar independen dan bergigi, sesuatu yang sejarahnya belum kuat di Indonesia.

Ketiga, transparansi wajib dan dokumentasi sistematis, mengikuti model India. Alih-alih melarang, pendekatan ini fokus mewajibkan setiap kandidat mengungkap seluruh jejaring kekerabatan politiknya secara publik dan mudah diakses, bukan cuma lewat inisiatif sukarela lembaga swadaya masyarakat seperti yang sekarang dilakukan ICW lewat rekamjejak.net, tapi sebagai kewajiban hukum yang diawasi KPU dengan sanksi bagi yang menyembunyikan informasi. Kelebihannya: paling ringan secara konstitusional, karena sepenuhnya menyerahkan keputusan pada pemilih yang sudah diberi informasi lengkap. Kekurangannya: riset India sendiri menunjukkan transparansi saja, tanpa perubahan pada struktur insentif elektoral yang lebih dalam, tidak serta-merta mengubah perilaku pemilih, kandidat dinasti tetap menang meski dampak ekonominya sudah terdokumentasi negatif.

Keempat, menurunkan ambang batas pencalonan partai politik, sebagaimana sudah mulai dilakukan lewat Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 6,5 hingga 10 persen suara sah. Argumennya: dengan ambang batas lebih rendah, partai-partai kecil punya ruang mengusung kandidat alternatif di luar lingkaran elite yang biasanya memonopoli dukungan partai besar. Kelebihannya: pendekatan ini tidak menyentuh sama sekali isu hak konstitusional keluarga petahana, sehingga jauh lebih aman secara hukum. Kekurangannya: efektivitas riilnya di lapangan, apakah benar-benar melahirkan kandidat alternatif yang kompetitif atau justru sekadar menambah jumlah kandidat tanpa mengubah hasil akhir.

Yang perlu digarisbawahi dari keempat opsi ini: tidak ada satupun yang sempurna, dan pengalaman Filipina mengajarkan pelajaran pahit bahwa niat baik di atas kertas, bahkan sekuat mandat konstitusi, bisa mandek total kalau eksekusinya diserahkan pada institusi yang justru dikuasai pihak yang paling diuntungkan oleh status quo.

Pertanyaan yang Tidak Selesai di Kotak Suara

Kembali ke skenariomu tadi: pendamping desa dengan rekam jejak solid, kalah dari putra bupati yang baru dua tahun terjun ke politik. Katakanlah kamu tetap maju, tetap kalah, dan lima tahun kemudian anak bupati itu, sekarang bupati sendiri, punya anak yang mulai dipersiapkan jadi wakil bupati untuk periode berikutnya.

Yang berbahaya dari siklus ini bukan cuma soal siapa yang menang satu kali pemilihan. Yang berbahaya adalah ketika siklus ini berulang cukup lama sampai ia berhenti terasa seperti anomali, dan mulai terasa seperti hal yang wajar, seperti memang begitulah cara kekuasaan bekerja di daerah itu. Ketika warga berhenti bertanya "kenapa selalu keluarga yang sama", dan mulai bertanya "siapa lagi dari keluarga itu yang akan maju berikutnya".

Sistem hukum Indonesia, lewat Putusan MK 33/PUU-XIII/2015, sudah memutuskan bahwa melarang hubungan darah dari politik adalah bentuk diskriminasi yang tidak bisa diterima. Argumen itu punya dasar konstitusional yang kuat, dan menolaknya sepenuhnya berarti menerima logika bahwa negara berhak menghukum seseorang atas nama kelahirannya, sebuah prinsip yang, kalau dibalik ke konteks lain, justru bisa berbahaya bagi kelompok-kelompok yang selama ini sudah termarjinalkan karena garis keturunan mereka.

Tapi kalau larangan berdasarkan hubungan darah memang bukan jawabannya, dan sementara itu struktur insentif, akses sumber daya negara, jaringan partai yang diwariskan, popularitas yang dibangun bertahun-tahun sebelum kompetisi resmi dimulai, tetap membuat kompetisi ini timpang secara sistemik, maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal hukum semata.

Pertanyaannya kembali pada kita: berapa lama sebuah demokrasi bisa terus menyebut dirinya kompetisi terbuka, kalau garis start-nya sendiri sudah ditentukan sejak sebelum peluit dibunyikan?

Referensi

Data skala dan sebaran dinasti politik di Pilkada 2024