Sosial & Advokasi

Ekonomi Jatim Diklaim Tumbuh 5,84 Persen, Rakyat Antre Pertalite Berjam-jam: Dari Surabaya sampai Blitar

Sejak awal Oktober, antrean dan kelangkaan BBM subsidi terjadi di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Blitar. Pemerintah menyebut ada "kendala distribusi" tetapi rakyat berhak tahu penyebab sebenarnya.

Editor DPC GMNI Blitar

· 3 mnt baca · 0 dibaca

Antrean sepeda motor dan truk kecil di SPBU Jawa Timur saat senja
Antrean sepeda motor dan truk kecil di SPBU Jawa Timur saat senja

Pada 12 Oktober 2026, di Gedung Negara Grahadi dalam peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa ekonomi Jatim tumbuh 5,84 persen pada semester I 2026, tertinggi di Pulau Jawa. Beberapa hari kemudian, warga Jawa Timur antre berjam-jam untuk membeli Pertalite.

Kontras itu perlu dicatat. Pertumbuhan ekonomi tidak punya arti bagi pengendara ojek, sopir angkutan, nelayan, dan petani yang kehilangan waktu kerja karena BBM subsidi tidak tersedia.

Apa yang terjadi

Kelangkaan BBM subsidi dilaporkan sudah terjadi sejak awal Oktober 2026. Ombudsman pada 13 Oktober mencatat sebelas provinsi mengalami gangguan layanan distribusi dan pengisian BBM. Di Jawa Timur, daerah yang terpantau terganggu antara lain Blitar, Surabaya, dan Banyuwangi. Pada 15 Oktober, Pertalite dilaporkan kosong di sedikitnya sembilan SPBU di Surabaya, dan antrean mengular di Jember. Menteri ESDM Bahlil, berdasarkan laporan Pertamina, menyebut antrean sempat terjadi karena kendala distribusi dan terurai setelah pasokan tiba.

Wakil Gubernur Emil Dardak, pada 19 Oktober, tidak menampik adanya penyusutan volume pengiriman BBM ke Jawa Timur pada periode akhir September hingga pertengahan Oktober. Dirjen Migas kemudian rapat dengan Gubernur Khofifah dan menargetkan antrean tuntas dalam dua hari, serta menegaskan pasokan untuk wilayah Jatim-Balinus tidak boleh dialihkan ke tempat lain. Pada 25 Oktober, Pertamina Patra Niaga menyatakan pasokan berangsur aman.

Kami mencatat sesuatu: pemerintah mengakui ada penyusutan pengiriman, tetapi imbauan yang paling keras terdengar kepada masyarakat adalah agar tidak panic buying. Warga yang antre bukan penyebab masalah. Mereka adalah korban dari distribusi yang gagal dirancang.

Cerita dari Blitar

Di Kota Blitar, tim gabungan Polres Blitar Kota dan Disperindag melakukan inspeksi mendadak pada 19 Oktober 2026. Di SPBU Kebonrojo, tim menemukan jalur pengisian Pertalite dan solar sudah ditutup, padahal stok di tangki masih sekitar 6.000 liter. Pengawas SPBU menjelaskan penjualan Pertalite dibagi tiga shift, masing-masing dengan jatah 2.500 liter. Polisi menyatakan masih mendalami alasan penutupan jalur saat stok masih ada. Anggota DPRD Jatim Guntur Wahono dari Fraksi PDI Perjuangan meminta dugaan penghentian penjualan itu diusut menyeluruh. Laporan lain menyebut jatah Pertalite di Kota Blitar dipangkas hingga setengah sehingga SPBU kehabisan stok di siang hari.

Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi pertanyaannya sah: siapa yang menetapkan jatah, atas dasar apa jatah itu dikurangi, dan mengapa warga baru tahu setelah antrean menjadi viral?

Konteks yang membuat ini lebih berat

Pemerintah sendiri melaporkan harga minyak mentah Indonesia naik ke USD112,81 per barel pada pertengahan Oktober. Tekanan seperti ini mestinya sudah masuk perhitungan sejak awal. Kebijakan energi yang baik tidak menunggu antrean mengular untuk bergerak.

Sikap kami

DPC GMNI Blitar mendesak:

  1. Pertamina dan Kementerian ESDM menjelaskan secara terbuka penyebab penyusutan pasokan dan dasar pengurangan kuota ke Jawa Timur.
  2. Aparat dan pemerintah daerah mengusut tuntas setiap indikasi penutupan penjualan saat stok masih tersedia, termasuk di SPBU Kebonrojo.
  3. Pemprov Jatim, Pemkab, dan Pemkot Blitar menyiapkan mekanisme pemantauan stok BBM yang bisa diakses publik, terutama untuk nelayan, petani, dan angkutan umum.
  4. Pemerintah menyusun cadangan dan sistem peringatan dini distribusi agar kelangkaan tidak terulang menjelang akhir tahun.

Subsidi dimaksudkan untuk rakyat kecil. Ketika rakyat kecil justru yang paling lama antre, ada yang salah dalam cara negara menyalurkannya.

Bagikan:

Komentar Pembaca (0)

Tinggalkan Tanggapan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar akan dimoderasi sebelum tampil.

Anti-spam aktif

Belum ada komentar untuk berita ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Baca Juga